istimewa

KORANBERNAS.ID — Fenomena kasus kekerasan seksual anak dalam beberapa tahun terakhir meningkat di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu penyebabnya, karena sejak anak-anak ternyata sudah kecanduan pornografi, tanpa sepengetahuan orang tua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKPMD) Gunungkidul, Sujoko pada wartawan Jumat (22/9/2017) menyatakan, mendasarkan data yang ada, dan bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga instansi yang menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan di Gunungkidul, tergolong tinggi.

Adapun data yang ada tahun 2013 jumlah kasus yang ada termasuk kekerasan perempuan, anak dan lelaki yang masuk ada 37 kasus, yang didominasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang mencapai 20 kasus.

Dari data tersebut kekerasan seksual anak mencapai 16 kasus. Lalu tahun 2014 40 kasus yang ditangani kekerasan anak dan perempuan mencapai 21 kasus yang didominasi anak 18 kasus.

Tahun 2015 kasus yang ditangani 44 kasus, 18 kasus diantaranya seksual perempuan dan anak, dan jumlas untuk anak mencapai 13 kasus. Tahun 2016 kasus yang ditangani 67 kasus, untuk kekerasan seksual perempuan dan anak 40 kasus, khusus anak mencapai 36 kasus. Tahun 2017 sampai bulan Agustus ada 20 kasus, untuk kasus perempuan dan anak 4 kasus.

“Untuk tahun 2017 memang masih didata, tetapi tren kasus kekerasan seksual anak memang cenderung naik setiap tahunnya,” kata Sujoko.

Para pelaku menurut dia, karena saat ini banyak mengakses pornografi baik dari gadget, tanpa sepengetahuan orang tua. Apalagi banyak orang tua yang belum memahami mengenai internet. Selain itu, lanjut Sujoko, banyak anak-anak yang menggunakan kendaraan sendiri ke beberapa lokasi sepi untuk pacaran.

“Fenomena ini seperti gunung es, apalagi banyak kasus yang tidak mau melaporkan,” tambahnya.

Dengan masalah ini Sujoko mengajak sekolah untuk tidak mengeluarkan anak korban kekerasan seksual. Sehingga masih bisa menggapai cita-citanya.

“Seringkali korban diwajibkan keluar, karena saat masuk ke sekolah sudah tandatangan, memang kami tidak memiliki data valid. Tetapi fenomena seperti ini ada. Seharusnya mereka dibiarkan tetap bersekolah,” tandasnya.

Pihak pemkab bersama instansi lain termasuk LSM terus berupaya melakukan pencegahan. Salah satunya dengan sosialisasi dan ajakan untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Diakuinya upaya pencegahan banyak kendala, salah satu contohnya di tingkat desa.

Meski undang-undang desa mengamanatkan untuk memberikan anggaran bagi sosialisasi pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak tetapi belum banyak dilakukan.

Terpisah, Camat Tanjungsari, Rakhmadian Wijayanto mengatakan untuk kasus kekerasan anak dan perempuan di Tanjungsari nihil.

“Yang perlu menjadi perhatian kasus pernikahan dini, untuk itu perlu adanya pencegahan secara bersama,” tuturnya.

Menurut dia, pernikahan dini perlu dicegah karena bisa menurunkan perekonomian warga. (yve)