Tujuh Skema Jaring Pengaman Sosial di Jabar

90
Ilustrasi

KORANBERNAS.ID, BANDUNG–Jutaan warga berpenghasilan rendah termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19 di Jawa Barat, akan menerima bantuan social total senilai Rp 500 ribu perbulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jabar. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, bansos tersebut merupakan salah satu dari tujuh pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran, yaitu Jabodetabek.

Ketujuh pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Bansos berupa bantuan tunai dan pangan non tunai senilai Rp 500 ribu sendiri, merupakan upaya Pemda Provinsi Jabar untuk melebarkan rentang persentase kelompok rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi ini.

Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp 150 ribu per keluarga per bulan, dan bantuan pangan non tunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, Vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp 350 ribu per keluarga per bulan.

Untuk skema bantuan tunai dan pangan non tunai ini, Pemda Provinsi Jabar menganggarkan dana kurang lebih Rp 4,6 triliun (di luar untuk distribusi) dari APBD. Bantuan rencananya disalurkan selama empat bulan dari April hingga Juli.

Adapun di Jabar khususnya Bodebek, Kang Emil berujar, bahwa penerima bantuan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, Kelompok A, yaitu warga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah pusat.

Kedua, Kelompok B, yakni warga non-DTKS alias warga yang menjadi rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19. Ketiga, Kelompok C, adalah Kelompok B yang juga merupakan perantau alias tidak ber-KTP sesuai domisili maupun orang daerah Jabar.

“Kelompok-kelompok inilah yang harus menjadi perhatian. Semua yang kelaparan, kita survei masuk tiga kelompok itu. Bantuannya apa saja?. Ada tujuh pintu tadi yang bersumber dari APBN dan APBD,” ujar Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin, 13 April 2020.

“Nanti hasil verifikasi penerima bantuan itu di-SK oleh bupati/wali kota. Ingat, ini bukan bagi-bagi merata ke semua orang, tapi bagi-bagi sesuai keadilan, situasi darurat, jadi didahulukan yang betul-betul emergency,” tegasnya.

Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad, saat ini telah dilakukan verifikasi terhadap 1,9 juta data-data penerima bantuan oleh RW. Sementara Pemda Provinsi Jabar, terus berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota dan pihak terkait.

“Verifikasi dan validasi agar dengan tujuh pintu bantuan itu, semua warga terdampak bisa dapat, tidak ada duplikasi,” ucap Daud.

Nantinya, mekanisme penyaluran bansos senilai Rp 500 ribu dilakukan atas kerja sama Pemda Provinsi Jabar dengan Kantor Regional V Jabar dan Banten PT Pos Indonesia. Bantuan kemudian dikirimkan ke alamat penerima melalui ojol dan opang yang sudah terdaftar di PT Pos.

Untuk biaya pengiriman lewat ojek tersebut, Pemda Provinsi Jabar akan mengucurkan anggaran Rp 281,795 miliar, sehingga total anggaran bansos provinsi adalah Rp 4,978 triliun.

“Tanggal 15 atau 16 April harus sudah mulai dibagikan, fokus wilayah Bodebek yang berlakukan PSBB. Yang tidak ber-KTP Jabar pun, tetap dijamin. Jangan sampai yang tinggal di Jabar kelaparan,” ujarnya.

Daud menambahkan, pihaknya mengimbau masyarakat, organisasi, maupun komunitas yang akan memberikan bantuan kepada warga terdampak pandemi, untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

“Sebaiknya koordinasi dengan dinsos untuk ketepatan sasaran, tidak tumpang tindih, dan supaya tetap berkeadilan,” ucap Daud.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Ferry Sofwan Arif menjelaskan, bantuan tunai dan pangan non tunai dari Pemda Provinsi Jabar senilai Rp 500 ribu, diberikan kepada Kelompok A yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat serta sembilan sektor dalam Kelompok B dan C.

Sembilan sektor itu, yakni pekerja di bidang perdagangan dan jasa, bidang pertanian, pariwisata, transportasi, serta industri yang harus skala usaha mikro dan kecil. Kemudian ada juga pemulung, lanjut usia, penyandang disabilitas dan penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi COVID-19.

Para penerima bansos dari Pemda Provinsi Jabar ini, untuk selanjutnya disebut sebagai Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS).

“Penerima bansos ada 2.348.298 KRTS berdasarkan hasil validasi Dinas Sosial. Pendataan ada dua gelombang. Kalau gelombang pertama ada keluarga miskin dan rentan miskin yang terlewat, maka mereka dicatat pada gelombang kedua,” kata Ferry.

Untuk penyaluran di Bodebek yang dilakukan lebih dulu dari wilayah lain di Jabar, Ferry mengatakan, bahwa bansos diberikan kepada 408.934 KRTS dengan alokasi kurang lebih Rp 216,7 miliar.

Terkait pendistribusian bansos, Kepala Regional V Jabar dan Banten PT Pos Indonesia Helly Siti Halimah mengatakan, pihaknya lebih dulu me-launching program ini di lima wilayah Bodebek yang akan memberlakukan PSBB pada Rabu (15/4/2020).

“Di Bodebek, ada lima Kantor Pos Pemeriksa (KPrk) yaitu di Bogor, Cibinong, Depok, Cikarang, dan Bekasi. Karena ini sifatnya PSBB, kami pusatkan di lima kantor pos tersebut. Oleh ojol atau opang, selanjutnya akan disalurkan langsung ke alamat-alamat penerima bantuan. Kami berikan kuota kepada ojek, yaitu 30 persen dari kuota yang kami terima,” tambahnya.

Helly mengatakan,  pihaknya siap mengarahkan 1.185 orang pengantar motor termasuk tambahan armada mobil, untuk mendistribusikan bansos dari Pemda Provinsi Jabar.

“Armada kami sudah sampai kecamatan. Nanti berikutnya untuk distribusi di kabupaten/kota lain setelah Bodebek, akan berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing. Bisa saja drop barang di Kantor Pos cabang yang kecil, jika di suatu kelurahan penerima banyak. Untuk launching besok, gudang kami sudah siap. Kami menempatkan di kota/kabupaten Bodebek sebanyak 15 motor dan lima mobil. Jadi ada 100 armada yang siap menyukseskan program ini,” ujar Helly.

Sekretaris Jenderal DPW Asosiasi Pengurus Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jabar Nandang Sudrajat mengatakan, pihaknya telah memerintahkan pengurus di kabupaten/kota untuk memetakan setiap pasar.

“Karena tidak bisa sembarangan pasar yang sanggup, harus lihat data yang menerima bantuan pangan dan lihat berapa ketersediaan di pasar agar masyarakat penerima manfaat bisa dapat semua,” ucap Nandang.

“Kira-kira 10 ribu pedagang pasar se-Jabar yang ditunjuk untuk terlibat dalam program bansos provinsi ini, dari total 200 ribu lebih pedagang se-Jabar. Kalau pedagang kecil atau ritel tidak mungkin kerja sama, karena mereka justru terdampak dan akan menerima bantuan,” tambahnya.

Menurut dia, pedagang pasar juga sebetulnya terdampak. Transaksi menurun hingga 80 persen.

“Tapi dengan kerja sama ini, kami berterima kasih karena uang tidak lari ke luar, berputar di Jabar,” kata Nandang.

Adapun bansos tersebut merupakan dua dari lima skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Jabar. Selain bansos, terdapat JPS berupa kegiatan padat karya tunai, kegiatan percepatan pencairan Bantuan Pendidikan Menengah Umum (BPMU) sekolah menengah swasta dan pencairan bantuan iuran jaminan kesehatan, serta bantuan pada keluarga yang anggotanya terindikasi ODP, PDP, dan terinfeksi COVID-19.

Total, dari refocusing dan realokasi APBD serta tambahan dari APBN, Pemda Provinsi Jabar telah menyiapkan sekitar Rp16,36 triliun untuk anggaran program JPS tahun 2020, dalam rangka penanganan, pencegahan, dan penanggulangan dampak COVID-19 di provinsi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa ini. (*)