12.767 KK Msih Menggunakan Jamban Tidak Aman

159

KORANBERNAS.ID—Sebanyak 12.767 KK di wilayah Sleman, masih menggunakan jamban tidak aman. Untuk itu, Pemkab Sleman akan berjuang keras agar angka tersebut bisa terus diminimalisir.

Berbicara dalam City Alliance Meeting di Aula lantai III Kantor Setda Kabupaten Sleman, Senin (06/08/2018), Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, Pemkab serius mengatasi permasalahan pencemaran sumber air akibat sampah domestik. Mengatasi hal tersebut, tahun 2018 Pemkab Sleman telah membangun 1.497 unit IPAL individu di 8 kecamatan.

“Selain itu sepanjang tahun 2017 telah dibangun 124 IPAL komunal yang tersebar di 14 kecamatan. Sedangkan tahun 2018 akan dibangun 7 unit IPAL komunal di 7 kecamatan,” jelas Sri Purnomo.

Menurutnya, untuk meminimalisir pembuangan sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melayani 2.765 pelanggan serta memberikan pelayanan penyambungan jaringan air limbah terpusat.

“Sebanyak 88,7% masyarakat Kabupaten Sleman mendapatkan air minum dan air bersih dari sumber yang terlindung. Dari jumlah tersebut sejumlah 28,92% diantaranya mendapat  layanan penyediaan air minum perpipaan,” kata Sri Purnomo.

Di tahun 2017, jumlah KK yang mendapat sanitasi layak mencapai 96,07% atau sejumlah 311.919 KK. Ini meningkat 12,61% dibanding tahun 2015. Dari kondisi tersebut masih terdapat 12.767 KK yang masih menggunakan jamban tidak aman.

“Kami menargetkan di tahun 2019, angka ini dapat diminimalisir,” terangnya.

Sejak tahun 2016, Pemkab Sleman telah bekerjasama dengan Bremen Overseas Research And Development Association (BORDA) Indonesia dalam meminimalisir kawasan kumuh serta memenuhi akses sanitasi layak. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mewujudkan sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

Direktur Pengembangan PLP Ditjen Cipta Karya, Dodi Krispratmadi yang juga turut menghadiri acara City Alliance Meeting berharap dengan terbentuknya aliansi internasional, penerapan sanitasi yang terintegrasi dalam perencanaan kota yang berkelanjutan, dapat segera terwujud di masing-masing kota yang menjadi anggota City Alliance.

“Sangat besar harapan kami, kabupaten/kota yang tergabung bisa meningkatkan pengelolaan sanitasi secara berkelanjutan sehingga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam pengelolaan sanitasinya,” ungkap Dodi.

Menurutnya tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah menetapkan Perpres No. 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mengamanatkan pencapaian target 100 % akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi pada tahun 2019.

“Untuk pemenuhan target akses sanitasi 100%, peran dan komitmen Pemerintah Daerah selaku pelaksana pengelolaan sektor sanitasi sangat diharapkan untuk memastikan seluruh warganya mendapatkan akses sanitasi,” tambahnya.

Kegiatan City Alliance Meeting ini dihadiri oleh perwakilan anggota City Alliance Kamboja, Laos, Myanmar, Indonesia, Filipina, dan Vietnam.(SM)