2018, BPJS Ketenagakerjaan-Kejaksaan Sasar 1.800 Perusahaan

160
Ainul Kholid, Moch Triyono, Kajati DIY Sri Harijati dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Totok Bambang Sapto Dwidjo, saat penandatanganan MoU, Selasa (10/04/2018). (istimewa)

KORANBERNAS.ID—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dengan Kejaksaan mendorong kepatuhan perusahaan untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, mengingat kepesertaan dalam program jaminan sosial  merupakan sebuah kewajiban yang diatur oleh undang-undang.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DIY dan Jateng, Moch Triyono mengatakan, hingga saat ini angka kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di DIY masih sangat rendah baru sekitar 10-13 persen. Padahal sosialisasi, kampanye, hingga mendatangi setiap perusahaan sudah terus dilakukan.

“Kami prihatin, karena masih sangat banyak perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program ini. Atau, kalaupun diikutkan, baru lah sebagian karyawan atau sebagian upah yang diperhitungkan atau dua-duanya. Padahal jaminan social ini amanat undang-undang,” kata Triyono usai Penandatanganan MoU dan Rapat dalam Rangka Optimalisasi Kepatuhan Pemberi Kerja dalam Mendaftarkan Program BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan se DIY, 10 April 2018.

Moch Triyono menekankan selain amanat UU, mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, adalah bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus mengalihkan resiko bagi manajemen atau pemberi kerja.

Dengan mengikutkan dalam jaminan sosial ini, apabila terjadi resiko-resiko terhadap pekerja, seperti kecelakaan kerja atau bahkan kematian, ada BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengcover pembiayaannya.

“Dibandingkan iuran yang dikutip, jaminan yang akan diperoleh pekrja jauh lebih bernilai. Untuk pekerja non formal iurannya hanya 16.800 rupiah. Sedangkan pekerja formal sekitar 9.000 rupiah. Hak mereka sangat memadai, karena apabila terjadi kecelakaan kerja mereka berhak mendapatkan perawatan kelas 1 di rumah sakit pemerintah tanpa biaya samasekali hingga sembuh.

Baca Juga :  Tangani ODGJ Butuh Dukungan DPRD

Lalu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya peserta.

“Kalau sampai cacat tidak bisa kerja lagi akan kami didik, latih, dan kami kembalikan untuk kerja. Itu program kembali kerja. Jadi pekerja betul-betul kami lindungi,” ungkap dia.

Untuk program JKM, Triyono menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat berupa uang tunai kepada ahli warisnya dengan total sebanyak Rp 36 juta.

“Meninggal karena sebab apapun, akan kita berikan santunan kematian kepada ahli warisnya sebesar 24 juta rupiah ditambah dengan beasiswa anak 12 juta rupiah. Jadi 36 juta rupiah,” kata dia.

Namun, jika pekerja meninggal karena kecelakaan kerja maka santunan yang diberikan sebesar 48 kali gaji terakhir.

“Kalau pekerja ini meninggal karena kecelakaan kerja itu beda lagi kita berikan santunan kematian 48 kali gaji yang dilaporkan. Kalau gaji misal 5 juta rupiah,  akan kami berikan 48 kali gaji yang dilaporkan 5 juta rupiah tersebut,” jelas dia.

Ada pula program  Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Moch Triyono,  program ini selayaknya tabungan untuk masa tua. Nantinya, peserta akan menerima secara total uang yang jadi iuran ke BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan pengembangannya. Yang menarik, hasil pengembangannya dijamin  lebih tinggi dan lebih baik dari bunga bank.

Baca Juga :  Rekonstruksi Batal, Pemeliharaan Jalan Selatan Sulit

“Dengan berbagai manfaat ini, kami sebenarnya ingin apabila terjadi risiko terhadap pekerja, tidak menyebabkan terjadinya warga miskin baru, karena semua sudah mendapat jaminan dari kami,” tandas Moch Triyono.

Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama Yogyakarta Ainul Kholid mengatakan, saat ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan 184 rumah sakit, poliklinik, dan balai pengobatan yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Dengan kerjasama yang semakin meluas, maka akses peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan layanan juga semakin mudah dan terjangkau.

“Di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami, tidak perlu membawa uang tunai. Cukup membawa kartu BPJS pasti dilayani tuntas untuk kasus kecelakaan kerja,” terangnya.

Ainul mengatakan, terkait kerjasama ini, pihaknya menargetkan di tahun 2018 ini setidaknya dapat menyasar sedikitnya 1.800 perusahaan di wilayah DIY dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 63.000 orang.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sri Harijati SH mengungkapkan, kerjasama sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Upaya yang dilakukan bersama antara kejaksaan dan BPJS Ketenagakerjaan sejauh ini mampu mendorong tingkat kepatuhan dari kalangan perusahaan.

“Ya kami akan terus mengimbau, menyosialisasikan dan mengedukasi perusahaan atau pemberi kerja, bahwa ikut program jaminan sosial ini adalah wajib. Kami berharap dengan cara ini sudah cukup menyadarkan mereka untuk segera memenuhi kewajiban mengikutsertakan pekerjanya. Jangan sampai terjadi penindakan,” katanya.(SM)