Ketua KPU Bantul, M Johan Komara memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Selasa (17/10/2017). (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Masa pendaftaran peserta pemilu legislatif 2019 telah dilaksanakan tanggal 3 Oktober sampai Senin (16/10/2017) pukul 00.00 WIB. Hingga detik akhir pendaftaran, sebanyak 16 partai politik (parpol) di Bantul menyerahkan berkas tiga macam yakni Kartu tanda Anggota (KTA), e-KTP atau surat keterangan serta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jumlah itu sesuai dengan jumlah di Sistem Informasi partai Politik (Sipol) yang ada di KPU Pusat.

Ketua KPU, M Johan Komara kepada koranbernas.id di kantornya, Selasa (17/10/2017) mengatakan 16 parpol tersebut sudah menerima tanda terima berkas. Adapun partai yang memasukkan berkas adalah Perindo,Partai Nasdem, PDIP, PSI, Gerindra,Golkar, PKS, Partai Garuda, PPP, Demokrat, Hanura, PKB, PBB, PAN, Partai Berkarya dan PKPI.

“Berkas itu sudah kami hitung dan jumlahnya minimal 931 lembar,” kata Johan.

Jumlah itu mengacu kepada UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang mensyaratkan berkas yang harus diserahkan adalah 1/1000 dari jumlah penduduk di tiap daerah. Jika Bantul pada kisaran 931.000 jiwa, maka berkas yang diserahkan minimal 931 lembar.

Selanjutnya berkas tersebut akan dicek dan diverifikasi oleh petugas KPU Bantul untuk mencocokkan dengan data Sipol. Pengecekan dilakukan hingga pertengahan November mendatang.

Kendati syarat minimal menyerahkan berkas adalah 931 lembar,namun parpol memilih untuk menyerahkan berkas melebihi jumlah minimal. Misalnya partai Golkar yang menyerahkan 1.244 lembar berkas dan telah disusun urutanya berdasarkan urutanpada Sipol.

“Kami sudah urutkan dan jumlahnya ada 1.244 lembar,” kata Ketua DPD Golkar Paidi.

Senada dikatakan Ketua DPD PKS Bantul, Amir Syarifudin yang mengatakan mereka melampirkan berkas 1.030 lembar.

“Untuk pengurutan kami tidak mengalami kesulitan, karena pengurutan dilakukan per kecamatan. Sistem kami sudah terbiasa bekerja seperti ini,” katanya.

Sedangkan PDIP menyetorkan 3.000 lembar berkas sesuai dengan data Sipol yang ada di KPU Pusat.

“Untuk pengurutan ini kami harus bekerja esktra bahkan banyak staf dan juga kader DIP yang lembur. Mengingat untuk mengurutan 100 nama setidaknya butuh waktu 2 hingga 3 jam,” papar Aryun. (yve)