255 UMK di Kota Yogyakarta Menikmati Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

185
Kepala BPJS Ketenagakerjaan membubuhkan tandatangan saat MoU perlindungan terhadap UMK di Balai Kota  Yogyakarta. Ikut menyaksikan, Deputi Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Moch Triyono dan pejabat Pemkot. (istimewa)

KORANBERNAS.ID–Sebanyak 255 usaha mikro kecil (UMK) di Kota Yogyakarta berkesempatan menikmati program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui program gandeng gendong yang diluncurkan Pemkot Yogyakarta, ratusan UMK ini mendapatka bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan diberikan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta melalui program corporate social responsibility (CSR). Bantuan berupa pembayaran iuran BPJS Kenetagakerjaan ini dberikan selama 1 tahun. Diharapkan, setelah itu, para pelaku usaha kecil mikro ini sudah meningkat kesejahteraannya dan dapat meneruskan sendiri pembayaran iuran kepesertaannya.

“Dari ratusan UMK tersebut, kebanyakan bergerak di bidang kuliner,” kata Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati di Yogyakarta, Selasa (10/04/2018).

Menurut Lucy, program perlindungan jaminan sosial ini merupakan hal yang sangat penting bagi UMK. Dengan adanya perlindungan sosial para pelaku UMK ini diharapkan dapat lebih produktif dan meningkatkan kapasitas usahanya agar berkembang lebih maju.

“Setidaknya, mereka akan dapat beraktivitas dan bekerja dengan lebih tenang karena mereka sudah terlindungi jaminan sosial,” katanya.

Dikatakan, setiap usaha mikro kecil tersebut minimal memiliki tiga pekerja sehingga setidaknya ada hamper 700-an pekerja yang akan ditanggung pembayaran premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama satu tahun ke depan.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Moch Triyono pihaknya menyambut baik gagasan program gandeng gendong dari Pemkota Yogyakarta ini.

Program semacam ini diyakini akan akan sangat membantu pekerja agar memperoleh perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dan kematian.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan membubuhkan tandatangan saat MoU perlindungan terhadap UMK di Balai Kota  Yogyakarta. Ikut menyaksikan, Deputi Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Moch Triyono dan pejabat Pemkot. (istimewa)

 

Triyono menegaskan siap mendukung program gandeng gendong ini. Dengan memberikan proteksi atau perlindungan sosial, produktivitas para pelaku usaha diharapkan akan semakin meningkat. “Pekerja biasanya menjadi tulang punggung keluarga. Jika sudah menjadi peserta BPJS, maka saat terjadi kecelakaan kerja, semua beban biaya perawatan atau pengobatan hingga dia bisa bekerja lagi menjadi tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga apabila resiko ini datang, tidak kemudian memunculkan warga miskin baru karena mahalnya biaya kesehatan,” kata Triyono.

Ia menyebut, besaran premi untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak terlalu mahal, kurang dari Rp10.000 per bulan jika mendasarkan pada nilai upah minimum kota (UMK) Kota Yogyakarta.

Moch Triyono mengakui, program ini sangat baik. Dia berharap bisa menularkan ide atau gagasan ini ke daerah-daerah lain di DIY dan Jawa Tengah. Dengan program ini, warga masyarakat miskin bisa terangkat derajatnya menjadi sejahtera.

Program gandeng gendong diluncurkan oleh Wawali Kota Yogyakarta Heroe Purwadi. Konsep dari program ini, adalah mengintegrasikan kekuatan dari para pemangku kepentingan, yakni kalangan kampus, perusahaan, Pemkot Yogyakarta, kampung dan komunitas untuk bersama-sama berupaya mengatasi masalah-masalah kemiskinan.

Heroe menilai, selama ini masing-masing pemangku kepentingan sudah menunjukkan komitmen dan perhatian besar untuk mengatasi masalah sosial ini. Tapi kegiatan atau program mereka masih sporadis dan dilakukan sendiri-sendiri.

“Dengan menyatukan program, kita berharap bisa lebih terarah dan tepat,” katanya.(SM)