Akhir September, Calon Lokasi Bandara Harus Kosong

191
Sebagian dari areal calon lokasi NYIA. Pihak Angkasa Pura 1 memastikan, akhir September 2017, seluruh area calon bandara sudah harus dikosongkan. (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID–Pengosongan lahan calon bandara Kulonprogo akhir bulan ini akan direalisasikan. Rencana tersebut tidak bisa ditunda lagi, lantaran sudah beberapa kali mengalami penangguhan. Untuk itu, pihak pelaksana akan segera mengirimkan surat perintah pengosongan tersebut dalam waktu dekat

Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I, Sujiastono mengatakan berdasarkan kesepakatan terakhir dengan Pemkab Kulonprogo, toleransi batas waktu pengosongan lahan ditetapkan Kamis (31/08/2017) lalu.

Oleh karena itu  pihaknya tidak berniat kembali memberikan perpanjangan waktu bagi warga terdampak.

“Bila dihitung sejak pembayaran ganti rugi pada September 2016 itu sudah hampir setahun. Jadi sudah lebih dari cukup untuk menyiapkan,” ungkap Sujiastono.

Surat perintah pengosongan lahan akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Surat itu ditujukan bagi seluruh warga terdampak, termasuk mereka yang mengikuti program relokasi.

Sujiastono berpendapat, Pemkab Kulonprogo telah menyiapkan solusi alternatif bagi warga yang selesai membangun hunian relokasi. Meski demikian Sujiastono berharap pengosongan lahan dilakukan secara mandiri tanpa adanya unsur pemaksaan yang melibatkan aparat keamanan.

Baca Juga :  PAN Ancang-ancang Raih Kursi Terbanyak

“Insya Allah akhir September ini sudah kosong semua,” tegasnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan dalam hal pengosongan ini Pemkab Kulonprogo tetap akan mendampingi warga.

Desakan dari PT Angkasa Pura I agar warga terdampak segera pindah dari lahan pembangunan bandara bukanlah hal baru lagi. Pemkab Kulonprogo juga sudah beberapa kali mencoba melakukan negosiasi pemunduran batas waktu pengosongan lahan untuk mempersiapkan hunian relokasi.

Hanya saja Hasto mengakui jika pada akhirnya pembangunan relokasi berjalan tidak sesuai harapan.

Munculnya surat perintah pengosongan dianggap wajar karena kegiatan pengerjaan fisik sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. PT Angkasa Pura I juga sudah tidak bisa lagi memberikan toleransi karena proyek harus terus berjalan secara paralel dan simultan.

“Kalau perintahnya Angkasa Pura begitu, warga harus pergi. Saya harus mendampingi warga,” kata Hasto

Baca Juga :  Terminal Bus Kebumen Sepi Penumpang

Pemkab Kulonprogo bakal menerjunkan tim percepatan bandara Pemkab Kulonprogo untuk mengintensifkan pendampingan bagi warga terdampak. Tim akan mendata kesiapan setiap KK jika mereka benar-benar mesti pindah maksimal akhir bulan ini.

“Paling lambat Selasa (12/09/2017) saya akan datang ke rumah sembilan orang yang belum setuju juga, sekaligus mengecek kesiapan di lapangan untuk relokasi,” ujar Hasto.

Dikatakannya, progres pembangunan hunian relokasi yang tersebar di lima desa dilaporkan baru mencapai 40 persen. Masih banyak bangunan yang belum layak ditinggali. Jika sampai akhir September tetap belum selesai, ada kemungkinan warga diarahkan menumpang di hunian relokasi yang sudah jadi lebih dulu.

“Saya juga tahu kalau mereka yang mau direlokasi tidak semua cuma bangun di situ, ada yang punya dobel juga. Kalau satu per satu kita tanya, mereka bisa  kok,” ujar Hasto. (Sri Widodo/SM)