Aktivis Ini Jalan Mundur sebagai Aksi Protes Politik Berbiaya Tinggi

164
Aktivis HAM, Baharuddin Kamba, melakukan aksi jalan mundur, Rabu (14/03/2018). Dia memprotes tingginya biaya politik. (rosihan anwar/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi Yogyakarta, Baharuddin Kamba, melakukan aksi yang terbilang menarik dan unik.

Dia berjalan mundur seorang diri dari Tugu Yogyakarta hingga Stasiun Besar atau yang populer dengan sebutan Stasiun Tugu Yogyakarta.

Baharudin benar-benar berjalan mundur di sepanjang Jalan Margo Utomo pada Rabu (14/03/2018) sekitar pukul 10:30. Aksinya itu pun sontak memperoleh perhatian publik dan juga pengguna jalan yang saat itu melintas.

Aksi tersebut merupakan kritikan terhadap sistem politik dan pemilihan kepala daerah yang masih menggunakan biaya politik yang tinggi atau high cost politics.

Sistem itu, menurut Baharuddin Kamba, mendorong perilaku dan budaya korupsi tumbuh subur di Indonesia.

“Hari ini, (aksi) saya lakukan sebagai bentuk mahalnya biaya politik, high cost. Maka tidak heran, banyak calon kepala daerah, incumbent maupun bukan yang tercekal KPK akibat kasus korupsi,” ujarnya.

Baharuddin Kamba yang juga aktivis Jogja Police Watch (JPW) serta anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta ini turut mengkritik bentuk campur tangan pemerintah yang sempat mengimbau KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah, meski pernyataan tersebut akhirnya ditarik oleh Menkopolhukam, Wiranto.

“Imbauan pemerintah agar KPK untuk menunda pengumuman tersangka calon kepala daerah harus ditolak. KPK harus berani mengumumkan calon kepala daerah yang memang ditersangkakan,” ujar dia.

Aksi jalan mundur diawali dari Tugu Yogyakarta.(rosihan anwar/koranbernas.id)

Aksi jalan mundur yang dilakukan Kamba kali ini sekaligus sebagai simbol hitung mundur bagi KPK untuk terus memberantas dan mengungkap kasus korupsi di Indonesia, termasuk yang melibatkan kepala daerah atau calon kepala daerah.

“Di catatan saya, kalau tidak salah ada lima tersangka calon kepala daerah. Melalui Ketua KPK, lembaga itu akan mengumumkan nama-nama calon tersangka kepala daerah dalam pekan ini. Kita tunggu saja dan kita tagih komitmen KPK yang akan mengumumkan lagi calon kepala daerah yang akan dijadikan tersangka,” paparnya kepada sejumlah media.

Dalam aksinya, Baharuddin Kamba mengenakan pakaian jas sebagai simbol kekuasaan yang kemudian dihiasai ratusan replika uang pecahan Rp 100.000 yang menandakan budaya politik uang atau money politics di Indonesia.

“Saya pake jas ini pasti seperti pejabat, dan uang (replika) ini sebagai (pertanda) high cost politics di negeri ini,” tandasnya.

Banyaknya calon atau kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tak lepas dari biaya politik sangat tinggi yang harus disediakan untuk jabatan atau kursi kepala daerah.

KPK sejak berdiri di tahun 2004 hingga 2017 sudah menjerat 80 gubernur, bupati dan walikota. Mereka ditangkap lewat mekanisme OTT maupun pengembangan kasus korupsi. Belum lagi kasus penangkapan dan OTT yang marak terjadi di tahun 2018. (sol)