Alhamdulillah, Revisi UU Terorisme Disahkan

83
Sukamta. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, bersyukur Revisi Undang-undang (UU) Terorisme disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (25/05/2018), di Senayan Jakarta.

Alhamdulillah, saya menyambut positif disahkannya RUU tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 menjadi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Banyak kemajuan dan catatan positif terkait pemberantasan terorisme,” ungkapnya.

Dengan undang-undang yang baru itu pemerintah diberikan kewenangan menindak tegas terorisme. Yang lebih penting lagi, warga negara dilindungi dari tindak terorisme .

“Tetapi juga ditekankan prosedur yang ketat dan pengawasan yang kuat terhadap kewenangan aparat keamanan, sehingga semaksimal mungkin mencegah abuse of power,” ungkap Sukamta.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menambahkan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dilibatkannya TNI di dalam penindakan terorisme yang diatur pada pasal 43 (i).

Baca Juga :  Asian Games Ubah Perilaku Berlalu Lintas

TNI secara nyata memang perlu terlibat ketika kualitas dan kuantitas teror sudah sistematis, bersenjata dan membahayakan negara dan masyarakat.

Seperti teroris bersenjata yang masuk hutan atau menyandera warga/aparat, pembajakan angkutan umum dan jenis-jenis teror lain yang skalanya perlu diatasi dengan angkatan bersenjata.

“Hal itu sejalan dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI,” tandas Sukamta. Hanya saja tentang teknis pengaturan keterlibatan TNI ini diamanahkan oleh kedua UU untuk diatur lebih lanjut di dalam PP (Peraturan Pemerintah).

Pengaturan ini penting untuk memastikan keterlibatan TNI ini terukur dan terarah, dengan target yang jelas. Berapa personel, persenjataan, dari kesatuan apa, mobilisasi, komando dan anggarannya harus jelas, tidak dadakan dan agar tidak serampangan.

Baca Juga :  Ada Dia di Rabu Malam yang Romantis

PP ini juga penting dan mendesak karena tuntutan situasi terkini di Tanah Air maupun perubahan lanskap geopolitik dan pergerakan terorisme global.

Seperti pergerakan eks kombatan ISIS yang keluar dari Suriah. Jangan sampai negara terlambat dan gagal mengantisipasi. Cukuplah kejadian di Marawi Filipina sebagai pelajaran.

“Dengan demikian, Presiden tidak perlu membuat Perpu, karena pengesahan revisi tadi sudah sesuai dengan semangat Presiden untuk memberantas terorisme. Yang diperlukan segera sekarang adalah membuat PP sehingga kita harapkan aparat bisa segera siap bekerja dengan baik dan benar,” tegas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (sol)