Amputasi KPK

893

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor FH UII)

PADA awal pembentukan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) belasan tahun lalu, sempat muncul ke-pesimis-an dari banyak pihak. Hal ini disebabkan kehadiran KPK diduga sebagai “titipan” kepentingan asing melalui bantuan donor. Memang ada kemungkinan pendirian lembaga tersebut tidak berasal dari keinginan aktor negara. IMF yang ketika itu dianggap berkepentingan besar menyebarkan ideologi neo liberalisme dengan jargon good governance.

Hal itu sah sebagai sebuah dugaan, apalagi disertai dengan berbagai bukti yang tidak terbantahkan. Namun jangan dilupakan, ada kondisi riil bangsa Indonesia ketika itu yang sangat mendesak untuk dibentuk suatu lembaga khusus yang menangani pemberantasan korupsi. Sudah menjadi kesadaran bersama ketika itu, bahwa sangat sistematis dan meluasnya korupsi dalam semua lingkup kehidupan masyarakat, telah membawa bencana tidak saja terhadap keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ketika itu dianggap gagal memberantas korupsi karena kuatnya mafia peradilan mencengkeram tubuh aparat penegak hukum di Indonesia. Inilah yang menyebabkan Sebastian Pompe harus mengatakan, “pengadilan dalam sejarah Indonesia tidak pernah tampil di garis depan”, sebaliknya justru tampil sebagai pengadilan yang korup, tidak profesional, birokratis, dan berpihak.

Baca Juga :  Globalisasi dan Soft Power

Kondisi itu yang kemudian menjadi dasar bagi kelahiran KPK di Indonesia. Beberapa tahun setelah kelahirannya, KPK lansung tampil sebagai lembaga “kuat” yang tanpa pandang bulu menangkap siapa saja yang diduga terlibat kasus korupsi. Bahkan masih teringat ketika itu, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi korban kegarangan KPK. Namun, gencarnya KPK melakukan pemberantasan terhadap korupsi selalu berbanding lurus dengan kuatnya perlawanan berbagai pihak terhadap KPK. Sejarah menunjukkan, bahwa beberapa kali pimpinan KPK dikriminalisasi hingga hampir saja lumpuh permanen. Beruntung, ada sebagian pihak berkomitmen untuk memberantas korupsi dan tidak pernah pudar hingga KPK selalu bangkit betapa pun kuat perlawanan terhadapnya.

Berangkat dari sejarah perjalanan KPK di atas, maka menghadapi bermacam trik DPR dalam bentuk hak angketnya akhir-akhir ini, setidaknya dua hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah selesai sampai kapan pun. Tidak dapat dipungkiri, pelaku korupsi bukanlah orang sembarangan, artinya dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang memiki power kekuasaan dan keuangan. Oleh karena itu, perlawanan dapat saja dilakukan dari berbagai sudut, pilihan ada pada kita untuk terus melawan balik atau menyerah. Kedua, usul panitia angket DPR untuk mengembalikan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan kewenangan lain KPK kepada kepolisian terlihat sangat ahistoris. Padahal telah nyata bahwa pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan aparat penegak hukum lain untuk memberantas korupsi di negeri ini, bagaimana mungkin kewenangan itu akan dikembalikan?

Baca Juga :  Literasi dan Sikap Kritis

Di luar itu semua, sebagai rakyat dan pemilik kedaulatan sesungguhnya, kita masih dapat berharap kepada Presiden atas komitmennya untuk tidak akan memperlemah KPK. Berbagai muslihat untuk melemahkan KPK tidak akan berhasil selagi presiden tidak mau melakukannya. Sebagai lembaga yang dibentuk dengan undang-undang, maka perubahan kewenangan dan kelembagaan KPK hanya dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang pula, dan hal itu tidak akan terjadi tanpa persetujuan presiden. Selanjutnya, rakyat seharusnya membuka mata lebar-lebar untuk menilai siapa yang masih layak dipilih sebagai wakil rakyat dan siapa pula yang tidak pada 2019 mendatang. (***/iry)