Ancaman Denda Rp 50 Juta, untuk Pengedar Makanan Berbahaya

224
Ilustrasi

KORANBERNAS.ID–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ingin agar konsumen di Kabupaten Kebumen lebih dilindungi. Kekhawatiran masih adanya pedagang yang menggunakan bahan berbahaya pada makanan/pangan, mendorong DPRD Kebumen berinisiatif membentuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Keamanan Pangan.

Pada rapat dengar pendapat umum atau public hearing Raperda Pengawasan Keamanan Pangan, Kamis (14/09/2017), anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Kebumen Fitri Handini, SH mengatakan, salah satu munculnya inisiatif DPRD membentuk raperda itu, karena disinyalir masih ada pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya, untuk produksi pangan olahan mereka. Termasuk diantaranya untuk jajanan anak.

Raperda inisiatif dewan ini, mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga akhirnya menjadi  Raperda Pengawasan Keamanan Pangan. Tujuan dari raperda ini adalah untuk pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya. Ketiga hal itu  memberi perlindungan konsumen pangan.

Baca Juga :  Gangguan Jiwa di Kabupaten Ini Tercatat Paling Tinggi

“Dari sampling penelitian pangan olahan,  seperti  jajanan anak, ada yang menggunakan bahan berbahaya, seperti rodhamin untuk  pewarna makanan. Jangka panjang bahan berbahaya itu merusak tubuh,“ kata Fitri Handini.

Bintang Bawono, anggota LSM Formasi, Nur Hasanah, dan Teguh Henri Yoso, dari SMK Negeri 1 Kebumen mendukung dibentuknya perda yang lebih melindungi konsumen  pangan.

Menurut Teguh, persoalan muncul ketika pangan olahan atau jajanan diperdagangkan di luar komplek sekolah. Sekolah hanya bertanggung jawab pada keamanan pangan olahan di dalam sekolah.

Dalam raperda itu antara lain mengatur ketentuan pidana. Yakni setiap orang atau badan usah, produsen pangan yang terbukti menggunakan bahan berbahaya, atau bahan   kimia yang bukan peruntukan pangan atau menggunakan atau menyimpan pestisida dan sejenisnya di tempat pengemasan pangan,  dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.(Nanang W Hartono/SM)

Baca Juga :  RSDS Dr Soedirman Tangani Persalinan Kembar 3