Anggota DPR Turun, PHL Mengadu ke Gubernur

256
Tenaga PHL yang di PHK massal kembali menggelar aksi di depan kantor bupati Kompleks Parasamya, Jumat (12/01/2018) siang. (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) yang di PHK oleh Pemkab Bantul kembali menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Kompleks Parasamya, Jumat (12/01/2018) siang. Mereka membentangkan beragam poster bernada kekecewaan terhadap keputusan yang mereka terima. Diantaranya berbunyi “Jual belikan berlian jangan PHL”, “Honorer di klitih bupati” dan nada-nada sejenis. Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Satpol PP.

Pada kesempatan tersebut juga dibacakan pernyataan sikap yang ditangani koordinator korban PHK Massal, Raras Rahmawatiningsih. Surat pernyataan tersebut selanjutnnya dikirim ke Gubernur DIY Sri Sultan HB X dengan mereka berombongan langsung menuju ke Kepatihan untuk mengantar surat tersebut.

“Ngarso Dalem kami adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kami mohon bantuan juga perlindungan karena kami diberhetikan dalam bekerja secara sepihak oleh Pemkab Bantul,” kata Raras.

Dirinya juga mengaku sangat kecewa karena ada yang mengabdi hingga 12 tahun dengan digaji dibawah UMR dan tanpa jaminan kesehatan ternyata masih juga diberhentikan hanya dengan selembar kertas.

“Kami itu punya keluarga dan juga punya tanggung jawab dan butuh biaya sehari-hari, biaya sekolah dan lainnya. Ketika pengabdian kami sudah panjang dan diberhentikan tanpa adanya kesalahan yang kami buat, bagaimana dengan nasib keluarga kami. Bagaimana pula dengan hidup kami yang butuh biaya, sedangkan usia kami rata-rata tidak muda sehingga sulit mencari pekerjaan” tandasnya.

Baca Juga :  Pengawas TPS Bertugas di Garda Terdepan

Menurutnya, Pemkab Bantul mengatakan yang diberhentikan bisa mendaftar kembali. Namun mereka sulit bisa mendaftar kembali sedangkan syarat maksimal usia adalah 40 tahun.

“Dan kami banyak yang tidak memenuhi lagi syarat tersebut karena memang kami bekerja sudah lama,” katanya.

Untuk itulah mereka memohon perlindungan kepada Gubernur DIY dari keputusan yang dianggap mereka sebuah kesewenang-wenangan.

Sementara itu dari informasi yang didapatkan koranbernas.id paska PHK 329 PHL, pemkab Bantul akan merekrut PHL baru sebanyak 666 orang. Dari sekian orang tersebut rencananya mengisi 40 formasi yang tersebar di seluruh OPD di Bantul.

“Melihat kondisi yang ada, saya berharap bupati bisa meninjau kebijakan tersebut terkait nasib para PHL yang telah di PHK tadi,” ungkap Ketua komisi B DPRD Bantul, Widodo Amd.

Semestinya tes yang dilakukan adalah tes kompetensi untuk penempatan SDM sesuai dengan tugas pokoknya bukan tes untuk pemberhentian. Untuk Komisi B sendiri telah mengundang mitra komisi B di seperti Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BPKK) pada pukul 10.00 WIB namun ditunggu sampai pukul 12.00 WIB tidak datang.

Baca Juga :  Bali Dominasi Renang O2SN 2018

Kemudian Komisi B menggelar rapat dan sepakat meminta kepada kepada Pimpinan DPRD untuk membuat surat kepada Bupati meminta penjelasan terkait proses tes dari Polda.

“Ketika belum ada pejelasan dari pihak Polda, kami memiinta pendaftaran online dan seleksi PHL yang baru ini agar ditunda,” katanya.

Sementara itu sore sebelumnya anggota DPR RI Esti Wijayanti bertemu dengan Bupati Bantul, Drs H Suharsono. Pertemuan tersebut tertutup untuk media. Usai bertemu bupati sekitar satu jam, wakil rakyat asal Dapil DIY ini mengatakan kalau kedatanganya adalah untuk mengetahui hal yang sebenarnya tentang PHL. Karena dirinya baru tahu dari media massa.

“Saya dari Jakarta langsung turun pesawat dan kesini, belum pulang ke rumah dulu. Kedatangan saya inisiatif sendiri, bukan karena diundang oleh siapapun. Karena ini menyangkut nasib rakyat Bantul atau DIY,” ujar Esti.

Dari hasil pertemuan dengan bupati dikatakan kalau PHK tersebut adalah untuk penataan SDM. Dan bupati juga mengaku siap bertemu dengan PHL yang diberhentikan tersebut. Juga masih ada kesempatan pula bagi para PHL yang di-PHK untuk selesi ulang.

“Bapak bupati bersedia untuk membuka ruang dialog,” katanya.

Selain tentunya dipikirkan bersama solusi terhadap nasib para PHL yang di PHK tadi. (yve)