Angkasa Pura Berikan Sertifikat Sisa

193
Pimpro Mega Proyek Bandara NYIA Sujiastono secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada warga. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Dalam proses pembebasan tanah bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) banyak tanah warga yang tidak seluruhnya dibebaskan. Beberapa tanah warga yang terbelah, dan hanya sebagian bidang tanah yang dibebaskan.

Oleh sebab itu, PT Angkasa Pura I akhirnya menyerahkan sertifikat sisa tanah yang tak dibebaskan, Selasa (26/9) siang. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Pimpro Pembangunan Bandara NYIA Raden Sujiastono, dengan disaksikan Asek III Pemkab Kulonprogo Joko Kushermanta di Kantor Camat Temon.
Menurut Sujiastono, ada 141 sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat yang mencakup lima desa terdampak yakni Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran dan Kebonrejo.

“Kita serahkan semua hari ini sertifikat sisa tanah warga dari bidang yang dibebaskan. Ini merupakan bagian dari proses pembebasan tanah setelah melalui empat tahapan,” ujarnya.

Sujiastono berharap, warga masyarakat yang proses pembayaran lewat konsinyasi dan telah selesai prosesnya diminta untuk segera mengambil uangnya. “Kalau tidak segera diambil uangnya akan rugi sendiri. Kalau diambil kan dapat segera dimanfatkan untuk investasi, kalau tidak segera diambil uang juga tidak berbunga di PN itu,” tambah Sujiastono.
Mengenai keinginan agar tanah sisa yang sedikit ini sekalian dibebaskan oleh PT Angkasa Pura, Sujiastono hanya mengikuti sikap dari BPN saja. Mengingat dalam proses pengadaan tanah, PT Angkasa Pura I pada prinsipnya mengikuti BPN selaku pelaksana pengadaan tanah.

Baca Juga :  Mobil Rombongan Gubernur DIY Kecelakaan

Sujiastono menerangkan, tahapan sudah dilakukan dengan mengukur, membuat peta bidang nominatif, dan diumumkan 14 hari kemudian sehingga ketika ada keberatan dari warga, akan dilakukan perbaikan dan menjadi data final. Setelah itu diproses appraisal (penaksiran) dan sudah dilakukan pembayaran.
Sampai saat ini, pihaknya tidak menerima informasi dari BPN jika ada tanah yang tersisa sedikit atau tidak bisa dimanfaatkan. Bila kemudian akan dibuka lagi, hal itu menrupakan kewenangan BPN.
“Kenapa dari dulu tidak terdata, saya tidak tahu? Kami patokannya validasi BPN. Kalau misalnya dibuka lagi, itu kewenangan di BPN, tapi saya harapkan tidak lagi karena kita sudah bicaranya mau melangkah ke depan,” tandasnya.

Jamaludin, salah satu warga terdampak, mengungkapkan tanah tegalan (pekarangan) miliknya yang semula luasnya sekitar 700 meter persegi. Dari yang terkena pembebasan lahan dan hanya tersisa sekitar 50 meter persegi dengan ukuran sekitar 2 x 25 meter.

Sisa tanah yang hanya selebar dua meter tersebut tidak bisa lagi dimanfaatkan karena terlalu sempit, termasuk untuk pertanian. Saat proses pembebasan lahan beberapa waktu lalu, dia tidak melepas sisa tanah itu untuk sekaligus dibebaskan karena waktu itu harga ganti ruginya belum jelas.
“Sebenarnya kemarin mau sekalian diikutkan, tapi waktu itu harganya belum jelas jadi semua masih ragu-ragu. Tadi banyak juga yang sebenarnya ingin sekalian, kalau jelas harganya. Kemarin akhirnya ganti rugi sekitar Rp 700.000 per m2. Sebenarnya dengan harga itu kalau tahu sejak awal mau dilepas semua untuk dibebaskan,” katanya.

Baca Juga :  Manisnya Proyek Bandara, Warga Ingin Dipekerjakan Angkasa Pura

Kasubsi Tanah Pemerintah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulon Progo, Rusnoto Lemba Tabiu mengatakan, dalam proses pembebasan tanah, pihaknya mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2012. Ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran ganti rugi.
Untuk tanah yang luasnya di atas lima hektar seperti bandara mengikuti ketentuan dalam perundang-undangan tersebut. Sedangkan tanah yang luasnya kurang dari lima hektar, berdasarkan peraturan pemerintah, bisa dilakukan pembebasan tanah secara langsung dengan proses jual beli atau tukar menukar.
“Kalau nanti warga terdampak yang sisa tanahnya sedikit dan tidak bisa dimanfaatkan, bisa mengajukan proses permohonan pengadaan tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo yang di bawah luasan lima hektar. Jadi prosesnya langsung. Tidak melalui empat tahapan,” imbuhnya. (ros)