Angkasa Pura Tak Tegas Tangani Pengosohan Lahan

113
Pengosohan lahan terdampak NYIA. (dok koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Wahana Tri Tunggal (WTT) menyatakan kecewa dengan tersendatnya upaya pengosongan lahan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). PT Angkasa Pura I dinilai tidak tegas melakukan eksekusi pengosongan secara menyeluruh dan terkesan mengulur-ulur waktu hingga memperuncing masalah.

Ketua WTT, Martono mengatakan, genderang eksekusi sudah dipukul. Karenanya harus dilaksakanakn sesuai tahapannya dan jangan diulur-ulur. Dia kecewa perlakuan pemrakarsa terhadap anggota WTT yang sudah dilaksanakan selama ini. Kekecewaan itu didasari kenyataan anggota WTT yang semula menolak pembangunan bandara kini seluruhnya sudah pindah dari areal lahan pembangunan.

Rumah mereka sudah diratakan tanah oleh alat beratproyek tersebut pada pembersihan lahan di akhir November 2017 lalu. Walaupun mereka juga belum mendapat kepastian dikabulkannya diskresi penilaian ulang aset terdampak berupa bangunan, tanaman, dan sarana pendukung lainnya (SPL) oleh appraisal.

Baca Juga :  Nekat Bersepeda, Maahir Mendaki 14 Gunung

Pemutusan aliran listrik sehingga warga mau tidak mau harus pindah meninggalkan rumahnya.
Sayangnya eksekusi lahan setelah itu ternyata justru tidak dilakukan secara menyeluruh dan terkesan lambat. Rumah-rumah milik anggota kelompok penolak bandara, Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) terkesan dibiarkan

“Mendingan semuanya sekaligus dikosongkan. Kalau begini kan kami yang susah. Belum semua anggota WTT bisa ambil uang ganti ruginya meski sudah pindah karena masih ada yang kena peta blok. Bagaimana kami bisa dapat pekerjaan lagi kalau eksekusi (pengosongan lahan) tersendat-sendat begini?,” seru Martono, Selasa (19/12/2017).

Martono tdk menampik PWPP-KP juga mrupakan mantan rekan seperjuangannya di WTT sebelum kelompok penolak itu terpecah jadi dua kubu. Dalam pantauan Martono, ada 15 rumah di Palihan dan 17 rumah di Glagah yang masih berdiri dan dihuni anggota PWPP-KP.

Baca Juga :  Atlet Berprestasi Peroleh Uang Saku

Namun menurutnya, mayoritas rumah itu saat ini sudah berstatus penetapan konsinyasi sehingga AP I sudah punya dasar hukum untuk mengeksekusi pengosongannya. Pun beberapa rumah juga sudah mulai dikosongkan isi perabotannya meski masih dihuni warga.

AP I harus bersikap tegas dengan mengosongkan lahan secara menyeluruh dan tuntas. Yakni, berpegang pada aturan dan tahapan yang berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan. WTT sudah berusaha menghormati undang-undang dengan mengosongkan lahan setelah dilakukan penilaian ulang aset untuk proses diskresi yang diajukan.

“Jalankan aturan sesuai aturan berlaku. Eksekusi ya eksekusi, yang appraisal ulang (diskresi) ya segera dibayar. Kalau diulur-ulur begini, jelas merugikan semua pihak. Genderang eksekusi sudah dipukul, harus dilaksakanakn sesuai tahapannya. Jangan diulur-ulur,” kata Martono.(yve)