Aparatur Negara Wajib Netral

86
Kegiatan Rakor Pengawasan Pemilu di RM Parangtritis, Senin (24/09/2018).(Sari Wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID–Aparatur negara mulai TNI, Polri dan ASN wajib hukumnya untuk netral dalam pemilu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparatur Negara dilarang ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Demikian dikatakan Jumarno Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul saat rapat koordinasi di RM Parangtritis, Senin (24/09/2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut Denok  Panuntun SH Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Bantul, Kasdim 0729/Bantul, Mayor (Inf) Suwarno, serta unsur kepolisian.

“Dalam kesempatan ini kami Bawaslu Bantul, meminta dan mengimbau kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk benar-benar menjaga netralitasnya. Begitupun jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bantul, untuk  melakukan hal yang sama secara sungguh-sungguh dalam rangka menaati UU tentang ASN,”kata Jumarno.

Selain itu peserta pemilu diminta untuk menaati peraturan yang mengatur terkait kampanye dan jangan melakukan politik uang.

Baca Juga :  Underpass Terpanjang se-Jawa Siap Dibangun

Peserta pemilu diharapkan juga untuk dapat saling mengawasi dan melaporkan ke pengawas Pemilu terkait pelanggaran pemilu serta terkait politik uang tadi.

“Mari kita bersama-sama satukan tekad untuk menciptakan pemilu 2019 di Bantul  sebagai  pemilu yang berintegritas, berkualitas, bermartabat dan beradab. Untuk itu saya serukan untuk tolak dan lawan politik uang,”tegas Jumarno.

Denok Panuntun SH  Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Bantul mengatakan, batasan politik uang tentu harus  jelas.

“Politik uang adalah memberikan uang atau materi lain yang bertujuan mengajak dalam sebuah proses pemilu,”kata Denok.

Hal itu kecuali untuk alat peraga kampanye misal kaos dan juga transport kegiatan rapat pemilu dengan nilai kewajaran.

Baca Juga :  Umbul Pluneng Digelontor Rp 2 Miliar

“Misal saja kaos, pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog. Juga pemberian hadiah, juga  berdasar

kewajaran,”katanya.

Kasdim Mayor (Inf) Suwarno mengatakan TNI siap menjaga netralitas dalam pemilu 2019 mendatang.

“Kami tegaskan jika TNI netral dalam pemilu 2019 mendatang. Kami siap mematuhi segala peraturan yang berlaku,” kata Mayor Suwarno.

Dirinya mengatakan, bahkan jika ada istri prajurit  yang menjadi pengurus parpol maka yang bersangkutan harus melaporkan diri  lewat satuan hingga ke tingkat Kodam. Juga  ada pernyataan tidak akan memanfaatkan fasilitas TNI untuk kepentingan kampanye atau parpol tertentu.

“Untuk itu jika ada yang menjadi caleg tapi belum memenuhi persyaratan tadi agar bisa di stop,”kata Kasdim. (SM)