ASN Mendapat Peringatan dari Bawaslu

388
Koordinator Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Dr Sri Wahyu Ananingsih SH, M.Hum. (istimewa)

KORANBERNAS.ID–Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Dr. Sri Wahyu Ananingsih SH M. Hum menegaskan, menghadapi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang berhimpitan dengan dasar hukum yang berbeda juga memiliki pola penindakan yang berbeda pula.

“Tahapan antara Pilkada 2018, Pileg, Pilpres ini berhimpitan atau beririsan. Namun regulasi berbeda.  Maka pola penanganan penindakan pun mengikuti regulasi masing-masing,”tegas Ana, panggilan akrab salah satu anggota Bawaslu Jateng ini.

Hal tersebut disampaikan Ana yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam  Sosialisasi Pengawasan bagi 177 Lurah di Kota Semarang, yang diselenggarakan Panwaslu Kota Semarang, Selasa (23/01/2018).

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk mencapai pemilu yang berkualitas dan adil dibutuhkan beberapa syarat.

“Persyaratan tersebut yaitu adanya partisipasi masyarakat, pemilih menggunakan hak pilihnya atau tidak golput, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menempatkan posisi sebagai pengayom masyarakat,” tandas Ana.

Menurut Annaningsih, tugas dan wewenang Bawaslu serta jajarannya yaitu melakukan pengawasan dalam pilkada,  pileg dan pilpres.  Selanjutnya melakukan penindakan pelanggaran jika ditemukan atau ada laporan dugaan pelanggaran serta melakukan penyelesaian sengketa.

Sebanyak 177 Lurah se Kota Semarang mengikuti acara Sosialisasi Pengawasan Bagi Lurah se-Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kota Semarang. (istimewa)

Ana juga menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum ada tiga substansi dengan syarat utama atau pertama yaitu legal substansi (peraturan perundang-undangan), kedua legal struktur (aparat penegak hukum) dan terakhir legal culture (budaya hukum masyarakat ).

Terkait dengan netralitas ASN sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas.

“Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya dan ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik,” tambah Ana

Selanjutnya ketentuan pasal 4 angka 15 peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN ditegaskan bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye, dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keperpihakan salah satu paslon dengan seruan, ajakan, imbauan dan pemberian barang kepada ASN.

“Mengenai sanksi ASN yang melanggar aturan tersebut adalah tindakan secara administratif, sampai diberhentikan sebagai ASN,” pungkasnya.(SM)