Asuransi Pilkada Serentak

PEMERINTAH melalui Kementerian Dalam Negeri optimistis, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 berlangsung sesuai jadwal. Tahapan pilkada serentak dimulai pada bulan Agustus 2017 hingga pencoblosan serentak 27 Juni 2018, yang diikuti sebanyak 171 daerah dengan jumlah pemilih lebih dari 160 juta atau sekitar 80% pemilih seluruh Indonesia.

Pemilihan Umum sebagai instrumen dalam mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan (sovereigniteit) ini diatur dalam konstitusi dasar. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan Negara Indonesia. Prosesi pemilihan umum sebagai perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara yang menjadi pilar kedua sistem demokrasi. Dari “Demokrasi Pancasila” yang serba membatasi ke arah demokrasi ala barat yang bebas seiring dengan euphoria reformasi. Perubahan mendasar ini mempengaruhi sistem rekrutmen kepala daerah yang sebelumnya “tersentral” menjadi dipilih langsung oleh masyarakat.

Manfaat Pilkada Serentak

Sedikitnya ada lima sisi positif implementasi Pemilukada serentak. Pertama; efisiensi dari segi biaya dan waktu penyelenggaraan pemilu, karena dalam beberapa hal bisa dikoordinasikan. Kedua, pelaksanaan pemilukada menjadi lebih “gayeng” dan akan memunculkan semangat bersaing antarpenyelenggara pemilu di daerah. Ketiga, kinerja kepala daerah dapat diukur dengan indikator dan periode waktu yang sama, sehingga dapat memicu kompetisi yang sehat antar-kepala daerah. Keempat, dasar hukum dan peraturan yang diterapkan bisa diseragamkan. Kelima, interaksi antarpartai akan menjadi sangat dinamis, sehingga silaturahmi antarpartai akan terjalin baik.

Pelaksanaan pilkada serentak bisa menghemat biaya Rp 15 – 20 triliun dalam kurun lima tahun, karena penyederhanaan momen pilkada seperti ongkos membayar petugas pemilu – yang menelan sampai 65% anggaran pilkada.

Risiko Pilkada Serentak

 Berdasarkan catatan Kemendagri, sejak pilkada diselenggarakan pertama kali pada 5 Juni 2005 hingga kini, terjadi 25 kerusuhan di 10 provinsi. Pilkada juga telah menyebabkan terjadinya aksi kekerasan yang menewaskan 59 orang dan mencederai 230 orang. Kekerasan dan kerusuhan pilkada telah merusak 279 rumah tinggal, 30 kantor pemerintah daerah, 10 kantor KPU daerah yang dipicu ketidakpuasan terhadap hasil Pemilukada di seluruh Indonesia, seperti kasus kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan menambah deretan panjang kasus kekerasan dalam pelaksaan pemilihan langsung kepala daerah. Berdasarkan catatan pilkada 2017, Papua adalah daerah yang paling banyak menimbulkan kisruh dan konflik.

Baca Juga :  Mayantara dan Partisipasi Publik

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, menurut hasil penelitian kualitatif dari Rumah Bebas Konflik, memperlihatkan bahwa daerah yang paling rawan konflik ada di Jawa Timur untuk pulau Jawa dan Papua untuk luar pulau Jawa. Lima jenis konflik yang mungkin terjadi antara lain konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar-peserta pemilu, konflik penyelenggara dengan masyarakat, serta konflik antar-masyarakat pendukung.

Tanggung Jawab Siapa?

 Sudah selayaknya kerusuhan dan kekerasan menjadi tanggung jawab Parpol pengusung pasangan kontestan dalam mendidik kader dan tim sukses masing-masing, mengenai demokrasi yang sehat. Jajaran KPU dan Panwaslu dalam kapasitasnya juga punya andil penting, mencegah kasus-kasus kerusuhan akibat hasil Pilkada.

Apakah partai pengusung dan pasangan kontestan bersedia atau mau bertanggung jawab atas musibah atau kerugian yang menimpa para pendukung atau pemilihnya terhadap jiwa ataupun harta benda selama proses kampaye? Dan apakah Jajaran KPU dan Panwaslu bersedia bertanggug jawab terhadap musibah atau risiko jiwa ataupun fisik yang dialami oleh partai politik peserta pemilu?

Mampukah Asuransi Mengatasi?

 Perusahaan asuransi dengan keahliannya memiliki kemampuan mengatasi berbagai risiko akibat terjadinya kerusuhan dan kekerasan, berdasarkan data tahun lalu dan beberapa perkiraan indikator sebagai alat ukur bagi para pihak yang berkepentingan. Semisal, parpol pengusung dan pasangan kontestan dapat melindungi dirinya dan segala jenis atribut kampaye serta aset yang dimiliki oleh partai, pasangan kontestan serta para pendukung dan simpatisannya melalui beberapa produk asuransi seperti:

Baca Juga :  Amputasi KPK

Asuransi Kecelakaan Diri (personal accident insurance). Asuransi Kecelakaan Diri adalah asuransi yang menjamin/memberikan santunan atas risiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun lainnya, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat dan langsung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran. Jaminan perluasan dengan tambahan premi dari kerusuhan dan huru-hara serta perbuatan jahat.

Asuransi Kendaraan Bermotor. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh tabrakan, perbuatan jahat, pencurian dan kebakaran

Asuransi Kebakaran. Jenis asuransi ini memberikan perlindungan kepada rumah tinggal, kantor dan harta benda lainnya dari bahaya kebakaran, ledakan dan asap.

Asuransi Aneka. Berbagai produk asuransi lainnya juga tersedia, yaitu Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Kebongkaran, Cash in Transit, Cash in Safe/Cash in Cashier Box, Fidelity Guarantee.

Asuransi Properti (Propetry All Risks Insurance) adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

Asuransi kerugian tersebut di atas dapat diperluas dengan perlindungan terhadap risiko kerusuhan, dan huru-hara.

Kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia sebenarnya tak suka berkonflik. Namun, akibat sentimen lokal, baik berupa etnis atau agama, dimanfaatkan oleh para oknum elit yang berkompetisi untuk kepentingan mereka. Asuransi dapat membantu memberikan kepastian rasa aman dan rasa nyaman kepada para pelaku pilkada serentak tahun 2018. Kita berharap pemilihan secara serentak ini dapat berjalan tanpa adanya kerusuhan yang berarti secara ekonomis dan manusiawi. ***

(Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi Minggu IV, April 2018, 27 April – 13 Mei 2018)