Atasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg, Pemda Perlu Benahi Pengawasan 

398
LPG 3 Kg

KORANBERNAS.ID–Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi mengatakan, salah satu penyebab kelangkaan Elpiji 3 Kg saat ini adalah lemahnya pengawasan. Untuk itu, dia mengingatkan Pemerintah Daerah, termasuk Pemprov Jawa Tengah, agar melakukan pembenahan dalam pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi.

“Ketika Elpiji sudah didistribusikan, Pemprov melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan sampai ke pelosok-pelosok. Dalam hal ini, harusnya Dinas ESDM bekerja sama dengan Dinas Perdagangan yang melakukan pengawasan distribusi. Saya lihat, saat ini dinas tidak begitu konsen sehingga pengawasan tidak efektif. Itu membutuhkan SOP yang jelas,” kata Fahmy, Senin (18/09/2017).

Menurut Fahmy, tidak fokusnya pengawasan juga disebabkan keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tentu saja kondisi ini riskan, mengingat kewenangan Pertamina hanya menjual, itupun sampai tingkat pangkalan.

“Makanya, Pemprov harus membentuk penugasan agar pengawasan sampai ke daerah-daerah. Dinas bersangkutan di provinsi harus membentuk penugasan ke tingkat kabupaten/kota. Dan kabupaten/kota, harus mengoordinasikan sampai kecamatan bahkan kelurahan, karena distribusinya sampai kelurahan,” kata Fahmy.

Pembenahan pengawasan oleh Pemda, menurut Fahmy sangat krusial dilakukan. Jika tidak, maka carut-marut distribusi Elpiji 3 Kg di Jateng, akan kembali terjadi di masa mendatang. Terutama, pada saat permintaan gas sangat tinggi seperti saat ini.

Ngargono Suwardi, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, sependapat. Menurutnya, Pemda harus meningkatkan pengawasan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki.

Menurut Ngargono, memang benar terdapat kesalahan yang cukup mendasar, yaitu mengenai Organisasi Perangkat daerah (OPD) pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah. Meski begitu, lanjut Ngargono, kondisi demikian tidak bisa dijadikan alasan Pemda untuk melepaskan tugas pengawasan tersebut. Bahkan sebaliknya, kondisi itu harusnya memacu Pemda untuk membuat terobosan guna meningkatkan pengawasan.

“Apapun, pengawasan tetap harus ditingkatkan,” kata dia.

Melalui pengawasan yang ketat, Ngargono meyakini bisa mengurangi terjadinya pelanggaran. Melalui pengawasan, mekanisme distribusi bisa dijalankan, sehingga hanya warga yang mempunyai hak yang bisa membelinya. “Sambil menata mekanisme distribusi yang lebih baik, termasuk melalui pasar tertutup, pemda harus selalu meningkatkan pengawasan,” katanya.

Harjono, pemilik warung makan di Prambanan  mengemukakan, lemahnya pengawasan menjadikan banyak warga bisa membeli gas melon, meski mereka sebenarnya tidak berhak. Hal itu pula, imbuh dia, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan Elpiji di berbagaai daerah di Jawa Tengah.

“Saya selama ini pakai gas melon karena memang hak saya. Tetapi untuk restoran dan rumah makan besar, apakah mereka juga punya hak membeli Elpiji 3 Kg?. Bukankah Elpiji 3 Kg hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin dan pengusaha kecil?. Tidak heran jika gas melon menjadi langka,” kata dia. (SM)