Aturan Zonasi Merepotkan, Disdikpora DIY Evaluasi PPDB

262
Evaluasi PPDB SMA/SMK di kantor Disdikpora DIY, Kamis (24/8/2017). (tugeg sundjojo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) DIY melakukan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK. Evaluasi dilakukan karena dalam pelaksanaannya, PPDB masih mengalami sejumlah kendala, terutam aturan zonasi pendaftaran.

“Sistem dan aturannya baru sehingga tiap tahapan masih ada yang belum sesuai proses. Karena itu kami melakukan evaluasi agar tahun depan bisa lebih baik lagi,” ujar Kabid Perencanaan dan Standarisasi Pendidikan Disdikpora DIY, Suroyo di kantor Disdikpora DIY, Kamis (24/8/2017).

Berdasarkan laporan yang diterima, baik dari masyarakat maupun orangtua siswa, mereka mengeluhkan tidak sampainya informasi terkait PPDB secara maksimal. Hal itu diakui Suroyo karena sosialisasi PPDB mengalami hambatan disebabkan peraturan menteri (permen) yang mengatur PPDB tahun ini terlambat sampai ke daerah.

Baca Juga :  Wow, Pesawat Latih Marchetti untuk Praktikum

Namun diharapkan persoalan itu menjadi evaluasi semua pihak. Masyarakat pun diharapkan bisa berperan aktif mencari informasi tentang PPDB.

“Tahun ini pertama kali pengelolaan sma/smk di tingkat propinsi, sehingga wajar bila ada masyarakat yang belum menerima informasi dengan jelas,” ungkapnya.

Suroyo menambahkan, melalui rapat evaluasi yang mengundang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Ombudsman Daerah dan Dinas Sosial tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan untuk dijadikan pedoman yang lebih realitistis dalam pelaksanaan PPDB tahun depan.

Panduan tersebut sangat penting agar penataan PPDB di DIY jadi lebih baik. Apalagi bila muncul berbagai persoalan seperti tahun ini.

“Panduan seperti kuota, baik sistem maupun angkanya perlu ada panduan karena ada kemungkinan belum pas,” ungkapnya.

Baca Juga :  UGM-BCA Kembangkan Program Tepat Sasaran

Sementara perwakilan dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kejuruan (K3SK) SMK DIY, Agus Waluyo mengungkapkan, tahun depan perlu adanya aturan baru terkait calon siswa cadangan di setiap sekolah. Sebab ada sekolah yang harus kehilangan siswa karena mereka tidak melakukan registrasi meski sudah dinyatakan diterima.

“Padahal kursi yang ditinggal itu sebenarnya bisa ditempati calon siswa lain jika ada cadangan. Misalnya di SMK 1 Godean, calon siswa memilih SMK Depok sebagai pilihan pertama dan SMK 1 Godean sebagai pilihan kedua. Karena rumahnya di Mlati, ternyata tidak diambil dan dia pindah di SMK swasta di Kota Jogja,” imbuh Kepala SMK N 1 Godean itu.(yve)