Babak Baru Penegakan Hukum

235

Perubahan arah penegakan hukum menuju penegakan hukum yang progresif setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, revolusi dan evolusi. Revolusi membutuhkan cara-cara yang radikal, keras, dan tidak jarang menelan banyak korban, karena jalannya adalah dengan menggulingkan kekuasaan. Sedangkan evolusi menggunakan cara-cara yang lebih soft, menghindari adanya ketegangan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa, biasanya membutuhkan waktu cukup lama. Namun, reformasi Indonesia tahun 1998 kalau kita renungkan, meskipun menggunakan cara-cara yang mendekati revolusi, sama sekali tidak menyentuh arah penegakan hukum Indonesia. Setelah Soeharto turun dari jabatannya, reformasi dianggap telah usai, padahal Soeharto hanya satu dari sekian banyak subsistem yang berkontribusi melahirkan krisis multi dimensi, termasuk krisis penegakan hukum. Hasilnya, reformasi tidak memiliki dampak signifikan dalam hal penegakan hukum.

Arah penegakan hukum harus diawali dari perbaikan struktur penegak hukum, tanpa menafikan substansi hukum dan budaya hukum, namun peran struktur yang dimobilisasi oleh aktor penegak hukum adalah paling berpengaruh. Aktor penegak hukum yang setidaknya terdiri atas pengacara, polisi, jaksa, dan hakim adalah motor penggerak arah penegakan hukum suatu negara. Bisa saja substansi hukum dan budaya hukum yang buruk, dapat melahirkan hukum yang progresif jika dijalankan oleh aktor penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas, sebaliknya sebaik apa pun substansi hukum dan budaya hukum tidak akan menghasilkan apa pun jika dijalankan oleh aktor yang korup.

Hakim adalah satu dari empat aktor penegak hukum yang memiliki pengaruh paling besar. Di tangan seorang hakimlah, teks undang-undang yang abstrak dikonkritkan dalam bentuk putusan. Di tangan seorang hakimlah arah penegakan hukum kita gantungkan. Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi, oleh karenanya agama Islam memiliki konsep atau syarat yang sangat berat untuk seorang hakim. Seorang hakim yang baik, tidak cukup hanya memiliki integritas saja, juga tidak cukup hanya memiliki kualitas saja. Hakim harus memiliki keduanya, integritas dan kualitas, dalam artian seorang hakim dituntut untuk tahu hukum, baik hukum sebagai sebuah kepastian dalam teks undang-undang, maupun hukum yang hidup dalam jiwa masyarakat, juga dituntut untuk memutus dengan pengetahuannya. Tahu hukum dan memutus dengan pengetahuannya adalah satu pasang yang tidak dapat dipisahkan.

Di negeri ini, tidak sedikit hakim yang tidak tahu hukum lalu memutus dengan ketidak tahuannya. Tidak sedikit pula hakim yang tahu hukum tetapi tidak memutus dengan pengetahuannya. Keduanya berlindung di bawah doktrin kebebasan hakim; padahal esensi kebebasan bukanlah bebas lepas tanpa ada dasarnya, baik dasar filosofis maupun sosiologis. Kebebasan hakim tidak bermakna ia bebas memutus menurut kehendak pribadinya, kebebasan dalam hal ini tetap harus mendasarkan kepada teori, asas, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Komponen ini yang kering dan tandus dari banyak pertimbangan putusan hakim, yang dapat saja disebabkan oleh ketidaktahuannya atau pura-pura tidak tahu.

Rekrutmen ribuan hakim baru pada bulan November lalu membuka harapan baru bagi penegakan hukum Indonesia. Cara-cara revolusi sudah tidak memiliki momentumnya, sedangkan jalan evolusi semakin mendapatkan tempat. Mengubah sistem yang selama ini sudah mengakar dan menggurita dalam dunia penegakan hukum memang tidaklah mudah. Namun, optimisme terhadap rekrutmen hakim baru ini setidaknya didasari atas dua alasan. Pertama, mereka tidak memiliki “dosa” masa lalu, sehingga relatif bersih dari kubangan sistem yang penuh lumpur dan berdebu. Kedua, bagaimana pun harus kita akui bahwa model rekrutmen pada seleksi hakim kali ini adalah model rekrutmen yang paling transparan dari sebelumnya. Dengan demikian, kita telah memiliki hakim-hakim yang tidak diragukan lagi kualitasnya, maka tugas selanjutnya adalah memastikan mereka adalah hakim-hakim yang juga berintegritas, sehingga memutus perkara dengan pengetahuannya.

Rakyat sudah terlanjur kecewa dan tidak percaya pada hukum, maraknya kasus main hakim sendiri, eugenrechting, belakangan ini adalah efek dari ketidak-percayaan itu. Babak baru penegakan hukum kini mendapatkan peluang, harapan besar masyarakat Indonesia kita sematkan pada pundak ribuan hakim baru yang tidak lama lagi akan menjalankan tugasnya. Harapan atas keadilan hukum, yang sejak lama absen dari hiruk pikuk penegakan hukum di negeri ini. ***