Bangunan di Lereng Merapi Langgar Tiga Aturan

198
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI bersama Pemerintah Kabupaten Sleman memasang papan peringatan di KRB III pada Desember tahun lalu. (istimewa)

KORANBERNAS.ID – Meski sudah terbukti melanggar tiga aturan sekaligus, sejumlah bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III lereng Gunung Merapi masih tegak berdiri dan beroperasi.

Tiga aturan yang dilanggar itu adalah Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi serta Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Menanggapi permasalahan ini, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Sleman, Muhammad Sugandi,  menegaskan wilayah KRB III tidak boleh didirikan bangunan.

Untuk memperjelas aturan ini pihaknya kemudian menyusun tabel ITBX. I merupakan area yang diizinkan, T area terbatas, B berarti area bersyarat serta X yang artinya tidak boleh sama sekali.

“Peraturan zonasi di wilayah sana sudah ada draft-nya tapi belum disahkan. Dengan peraturan itu diharapkan lebih tegas, boleh atau tidaknya. Kalau bersyarat ya bersyaratnya apa, kalau terbatas tentu akan dilihat luas dan lain sebagainya,” jelas Sugandi, Minggu (01/04/2018).

Penyusunan ITBX dimaksudkan untuk mempertegas agar peraturan zonasi juga diterapkan lebih tegas. “Bappeda yang membuat draft. Kita dapat dari situ. Nanti peraturan itu dilihat di sana (Bapedda). Daerah rawan tidak boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi secara masif, nanti kita lihat dari peraturan itu,” kata dia.

Terkait kabar ada sebuah bangunan yang melakukan pengembangan atau perluasan, Sugandi menyampaikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap The Lost World Castle di Kepuharjo Cangkringan yang juga melanggar zonasi KRB III.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Kunto Riyadi,  menyatakan benar peraturan zonasi (ITBX) sudah dibahas beberapa waktu lalu. Hanya saja memang draf tersebut belum disahkan.

“Sudah dibahas (ITBX) beberapa waktu lalu. Nanti kita lihat, saya juga belum mendapat laporan,” kata Kunto.

Terkait polemik KRB III, Kunto menjelaskan pihaknya harus berada di tengah-tengah antara tiga hal yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial.

“Jangan membicarakan lingkungan saja tapi ekonomi juga. Bolak balik saya katakan kita pemerintah harus di tengah di antara tiga ini yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial,”  kata Kunto.

“Apabila pemerintah hanya cenderung mengarah ke lingkungan saja, masyarakat akan makan apa,” ungkapnya.

Sama halnya jika hanya sosialnya saja yang didengungkan maka pendapatan masyarakat dari mana.

“Jika hanya mengarah ke ekonomi saja tentu lingkungannya yang rusak. Jadi harus di tengah-tengah,” ujarnya.

Misalnya KRB III yang dirasa masih aman, ITBX-nya agak dilonggorkan. “Draft ITBX akan secepatnya disahkan,” kata dia. (sol)