Bantuan Ternak yang Tiba-tiba Raib Disoal

174

KORANBERNAS.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akhirnya mencoret anggaran bantuan ternak bagi ratusan kelompok dalam pengesahan APBD Perubahan 2017 bulan Oktober lalu. Untuk menyampaikan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKB dan PMD) Kabupaten Bantul telah mengumpulkan kelompok peternak yang telah mengajukan proposal dan diverifikasi sebelumnya, Jumat (17/11/2017).

“Kondisi ini tentu saja membuat kelompok peternak kecewa. Karena mereka sudah sangat berharap bantuan tersebut. Tetapi mereka tidak bisa apa-apa, hanya ‘pating mbraok’ di belakang. Tentu saya sebagai wakil rakyat juga menyayangkan kondisi ini,karena selama ini saya juga turut mendampingi masyarakat, ”kata anggota FPDIP Bantul, Sudarmanto dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Jumat (17/11/2017).

Baca Juga :  Camat Sedayu Ingin Setiap Desa Gelar Ekspo

Karena sejatinya dengan bantuan ternak itu menurut Sudarmanto sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Bantul sebagaimana visi dan misi bupati Bantul. Bantuan serupa juga sudah diberikan di tahun 2016 silam.

“Kalau kemudian inti masalahnya adalah tidak ada Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ), maka hal itu bisa dilakukan dengan mencari harga pembanding. Itu pernah dilakukan tahun 2016 dan tidak ada masalah,” katanya.

Apalagi dalam Perbup nomor 50/2017 diamanatkan adanya Bantuan Kekuangan Khusus (BKK) untuk dialokasikan ke masyarakat. Diantaranya untuk sektor peternakan.

“Maka dengan adanya kejadian ini saya berharap bupati bisa mengumpulkan peternak dan juga lurah desa. Karena yang tidak tahu, pasti akan mempertanyakan kepada lurah desa mengenai tidak jadinya bantuan tersebut,” katanya.

Baca Juga :  PTTEP Gandeng Dompet Dhuafa Dorong Mahasiswa Rencanakan Karier

Namun Sudarmanto yang duduk di komisi D DPRD Bantul tersebut bisa teranggarkan bantuan di 2018.

Sedangkan Helmi Jamharis Assisten I Bidang Pemerintahan mengatakan memang karena kendala SHBJ maka bantuan tersebut dibatakan dan anggaran akan dimasukan ke Silpa (sila Lebih Penggunaan Anggaran) dan untuk kegiatan yang lain.

“Kalau ternak itu tidak ada SHBJ nya sehingga bantuan ini kami batalkan atau dipending,”kata Helmi. Sertidaknya untuk tahun 2017, 2018 dan 2019. Sedangkan mengenai Perbup akan dilakukan revisi.

“Kita akan fokuskan untuk pembangunan fisik di masyarakat dulu,”katanya. (yve)