Banyak PKBM Mati Suri, Kenapa?

217
Narasumber tampil dalam acara  Pelantikan Pengurus FK PKBM Kabupaten Bantul dan Pembentukan Forum Komunikasi (FK) Tutor Kabupaten Bantul di Gedung Pengawas Kompleks Pemda Manding, Sabtu (27/1/2018) siang. (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) di Kabupaten Bantul manfaatnya sangat besar. Dengan program kejar paket A, B dan C, lembaga ini menjadi solusi bagi mereka yang belum menyelesaikan  pendidikan di jalur formal.

Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikpora  Bantul, Dra  Suprihastuti MA, menyampaikan setiap tahun rata-rata yang mengikuti ujian lewat jalur PKBM sebanyak 900 warga belajar (siswa,red).

“Memang PKBM sangat penting bagi keberlangsungan sukses belajar 12 tahun di Kabupaten Bantul,” katanya kepada koranbernas.id saat menghadiri Pelantikan Pengurus FK PKBM Kabupaten Bantul dan membuka acara  Pembentukan Forum Komunikasi (FK) Tutor Kabupaten Bantul  di Gedung Pengawas Kompleks Pemda Manding, Sabtu (27/01/2018).

Para siswa tersebut putus dari pendidikan formal karena beberapa sebab. Di antaranya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), tidak tahan dengan suasana sekolah formal,kasus bulliying dan berbagai sebab lain. Mereka inilah yang kemudian banyak  masuk belajar di PKBM.

Baca Juga :  Teror Sarana Ibadah Jangan Terulang

Ketua FK PKBM Kabupaten  Bantul, Yuli Sutanta Amd, mengatakan jumlah PKBM di kabupaten itu ada 27. Adapun jumlah pengajar atau tutor 480-an orang. Namun dari  jumlah PKBM tersebut tidak semua aktif alias mati suri. “Dari 27 PKBM yang aktif  17 PKBM,” katanya.

PKBM tersebut tidak aktif berkegiatan karena faktor pendanaan. Anggaran yang dikucurkan dari APBN berupa dana Bantuan Sosial (Bansos), PKBM harus mengajukan proposal  setahun sebelumnya.

“Tidak semua proposal disetujui,” kata Yuli yang juga  pengelola PKBM “Mandiri” Jalan samas Km 21 Dusun Karen Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek tersebut.

Akhirnya banyak yang kesulitan untuk mengembangkan kegiatan di PKBM  yang mereka kelola. “Saya pun mengalami, kejar paket C pernah tidak ada kucuran anggaran dari Bansos tersebut. Namun kami bertekad tetap jalan. Soal anggaran kita kiyak-kiyuk, termasuk dengan swadaya dari yang mampu memberikan dukungan.  Kalaupun ada yang tidak, kita pokoknya semangat agar operasional tetap berjalan dengan baik. Tentu seadanya dari anggaran yang ada,” katanya.

Baca Juga :  Anggota DPRD DIY Bawa Tukang Pijat Bantu Pengungsi

Di dalam UU Desa sebenarnya  ada anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kejar paket A, B dan C. Hanya saja di daerah hingga saat ini memang belum ada payung hukum yang mengatur, sehingga desa belum berani menganggarkan.

“Saat ini kami sedang membahas untuk Perda dan Perbubnya. Sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) nanti akan ada support ke PKBM,” imbuh Suprihastuti.

Dalam APBD 2018 support yang diberikan Pemkab Bantul berupa insentif untuk tutor Rp 200.000 per bulan naik dari tahun 2017 sebesar Rp 150.000 per bulan. Insentif diberikan bagi tutor yang aktif mengajar. (sol)