Begini Curhat Kepala Desa di Hadapan Menteri

199
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyimak penjelasan saat kunjungan kerja ke Magelang, Sabtu (16/12/2017). (istimewa)

KORANBERNAS.ID – Sejumlah kepala desa (Kades) menyampaikan curahan hatinya begitu memperoleh kesempatan bertemu langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Pada forum Diseminasi Dana Desa, Optimalisasi Dana Desa dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa di GOR Gemilang  Magelang, Sabtu (16/12/2017), para kades tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Ngesti Projo  Magelang Jawa Tengah menyampaikan uneg-uneg mereka.

Sejumlah masukan itu antara lain soal model pelaporan dana desa,  diharapkan bisa lebih sederhana supaya memudahkan warga desa mengalokasikan dan memanfaatkan dana desa.

Memang, dana desa telah membawa perubahan pada kondisi perekonomian dan kehidupan desa, sayangnya beberapa desa masih belum sempurna dalam tata kelola dana.

Baca Juga :  Pengunjung Bisa Bermain Meriam Bumbung

Beberapa poin usulan yang lain, soal pengawasan atas penggunaan dana desa pemerintah diharapkan memberikan kepercayaan karena adanya komitmen kepala desa untuk tidak korupsi.

“Percayalah kepala desa punya komitmen kuat tidak korupsi. Kita juga minta kemudahan administrasi laporan tiap termin agar desa tidak kesulitan alokasikan dana, jangan mepet akhir tahun,” kata Sungkono, Ketua Paguyuban Kepala Desa Ngesti Projo Magelang.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Joko Widodo atas besaran alokasi dana desa untuk membangun dan membawa kesejahteraan.

“Hanya saja kami berharap soal mekanisme laporan bisa lebih sederhana agar tidak memberatkan,” kata Sungkono.

Di forum tersebut, beberapa kepala desa lainnya juga menyampaikan permasalahan serupa, yakni kesulitan perangkat desa dalam pengalokasian anggaran 30 persen untuk pengerjaan proyek secara gotong royong.

Baca Juga :  Sahid Jaya Hotel Lepas Karyawan Purnatugas

Kepala desa khawatir dengan skema membayar kegiatan gotong royong itu akan melemahkan kebersamaan yang selama ini ada.

“Kami kesulitan karena selama ini gotong royong tidak dibayar tapi ketentuan mewajibkan kita membayar, ” kata Sungkono.

Seperti diberitakan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menyatakan alokasi dana desa yang tiap tahun cukup besar diharapkan bisa terus bermanfaat untuk pembangunan di pedesaan. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah  untuk membangun embung. (sol)