Begini Isi Curhat GTT PTT di Hadapan Dewan

566
Sejumlah GTT PTT saat audiensi ke DPRD Kulonprogo, Rabu (14/02/2018). (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — DPRD Kulonprogo berkomitmen memperjuangkan nasib guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT PTT) K2 . Tidak hanya di level kabupaten bahkan sudah mendatangi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.

“Namun demikian kebijaksanaan pemerintah pusat memang belum dapat meluluskan keinginan agar GTT PTT K2 diangkat jadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil),” ungkap Akhid Nuryati, Ketua DPRD Kulonprogo tatkala menerima audensi GTT PTT K2 di aula DPRD setempat, Rabu (14/02/2018).

Saat audiensi, rombongan di bawah pimpinan Sugeng Rohyadi ini ingin curhat soal nasib mereka. Intinya, mereka mendapat surat pengangkatan dari Bupati Kulonprogo, sehingga dapat diangkat sebagai CPNS.

Selain itu, mereka juga menginginkan mendapat honor yang lebih baik, jangan disamakan dengan tenaga honor yang baru.

Sugeng Rohyadi menjelaskan di kelompoknya ada sebanyak 127 orang, terdiri guru SD sebanyak 34 orang, guru SMP 2 orang, SMK 1 orang, tenaga teknis 2 orang, tenaga teknis SD 12 orang.

Tenaga teknis sejumlah SMP 11 orang, tenaga teknis SMK 9 orang, tenaga teknis Dinas Kesehatan 46 orang, tenaga teknis SKPD 10 orang.

Akhid Nuryati menjelaskan, pemberian SK oleh bupati  bukan menjadi kewenangan dewan. Namun prinsipnya dia setuju ada upaya peningkatan kesejahteraan GTT PTT.

Hanya saja karena keterbatasan APBD, kesejahteraan itu belum seperti yang mereka harapkan. “Kita berdoa bersama kelak bila bandara sudah operasional dan dampaknya PAD meningkat, honor GTT PTT akan diperhatikan,”  ujar Akhid Nuryati.

Perwakilan dari Dinas Pendidikan menyatakan, ada undang-undang yang mengatur pengangkatan CPNS  dikaitkan dengan keberadaan GTT PTT. Pihaknya harus patuh pada undang undang dan aturan tersebut. (wid)