Berpolemik, Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Harus Pindah

96
Para penghuni Panti Rehabilitasi Sosial Plandi PRSP di Jalan Raya Plandi No 1 Desa Plandi, Kecamatan Purwodadi. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Panti Rehabilitasi Sosial Plandi (PRSP) yang dihuni penderita gangguan jiwa di Jalan Raya Plandi No 1 Desa Plandi, Kecamatan Purwodadi terpaksa harus segera dikosongkan. Sebab pihak desa setempat akan memanfaatkan bangunan tersebut sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kontrak bangunan yang berlaku selama 5 tahun itu saat ini sudah habis. Namun pengelola belum menyelesaikan pembangunan bangunan pengganti bagi pasien.

Polemik muncul pasca masa sewa panti selama lima tahun sejak 2013 yang habis Januari 2018. Panti menempati bangunan bekas SD yang dihibahkan kepada pemdes setempat.

Menjelang habis kontrak, desa membentuk tim penyelesaian masalah panti. Mereka musyawarah membahas keinginan warga, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Tim menggelar beberapa kali rapat dan mengemuka kesimpulan tidak memperpanjang kontrak.

Warga juga mulai terganggu ketika ada beberapa pasien yang melarikan diri dari panti. Tim menyampaikan kesimpulan kepada pengelola panti, pertengahan November 2017, dan diterima.

Baca Juga :  Ibu WAS Atasi Jajanan Tak Sehat di Sekolah

Pengelola panti minta perpanjangan dan disepakati hingga 30 April 2018. Namun menjelang batas tersebut, panti kembali meminta perpanjangan lagi guna menyelesaikan panti yang baru yang saat ini telah memasuki tahap penyelesaian.

“Pengelola menyiapkan panti baru seluas 1000 meter persegi, dan pembangunannya sudah mencapai 60 persen,” ujar Hani Subagio SH KN, Advokat di HASK Lawfirm Yogyakarta yang menjadi konsultan hukum pihak pengelola panti, Rabu (25/7/2018).

Menurut Hani, karena bersifat darurat dan harus segera ditempati maka dibutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu dari sekarang untuk menyempurnakan kamar tidur, kamar mandi dan beberapa ruang lain. Dana dari pembangunan panti baru ini sepenuhnya swadaya dari masyarakat dan donatur.

Untuk itu panti meminta kesediaan pemerintah desa dan masyarakat sekitar untuk bersabar. Setidaknya dari sisi kemanusian, pihak panti meminta agar 60 lebih penghuni di panti tersebut bisa memperoleh kehidupan yang layak.

Baca Juga :  Sulitnya Cokro Bertahan Ditengah Gempuran Pasar Modern

“Kami tidak meminta lebih, cuma kelonggaran waktu untuk merampungkan kondisi bangunan panti yang baru saat ini. Dari sisi kemanusiaan saja lah, jangan sampai mereka pasien yang merupakan saudara – saudara kita ditelantarkan tak terurus. Apalagi kalau sampai ditekan atau dibuat tak nyaman untuk tinggal, kasihan sekali,” paparnya.

Sebelumnya polemik keberadaan Panti Rehabilitasi dibawa ke meja DPRD setempat. Komisi D mengundang pengelola panti, pemdes dan pemkab menyelesaikan persoalan itu pada 6 April 2018 lalu. Diharapkan persoalan itu dapat diselesaikan secara komprehensif karena terkait masalah kemanusiaan. Kepentingan masyarakat Plandi juga harus diperhatikan mengingat mereka ingin memanfaatkan bangunan untuk peningkatan kesejahteraan.(*/yve)