BPD Harus Awasi Kinerja Lurah

266
Bupati Bantul Drs H Suharsono memberi ucapan selamat kepada anggota BPD se Kecamatan Bantul usai dilantik di gedung serbaguna Desa Bantul, Kamis (4/1/2018) siang. (sari Wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus harmonis dalam menjalankan tugasnya di desa. Mereka harus seiring sejalan, satu semangat bersama Lurah dan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk memajukan desanya tersebut sesuai dengan visi dan misinya. Kendati demikian, BPD tetap harus melakukan pengawasan terhadpi kinerja lurah maupun pemerintah desanya.

“Agar berjalan sesuai dengan rel atau aturan yang ada,” ujar Bupati Bantul, Drs H Suharsono disela pelantikan anggota BPD se-Kecamatan Bantul di gedung serbaguna Desa Bantul, Kamis (04/01/2018).

Menurut Bupati, BPD harus mengawasi kinerja di desa, dan harus bisa berjalan dengan harmonis. Dengan demikian pembangunan berjalan baik.

Kinerja sebuah pemerintah memang harus diawasi agar berjalan sesuai aturan. Sama halnya sebagai bupati, dirinya mengaku membuka diri terhadap kritik dan masukan dari pihak manapun. Termasuk juga menjalin kerjasama dengan kejaksaan dan KPK.

“Untuk itulah pemerintah desa atau lurah sekiranya bingung dalam pengelolaan APBDes termasuk Dana Desa (DD) silahkan konsultasi atau bertanya kepada aparat penegak hukum misalnya kejaksaan. Karena bisa
saja orang tersangkut masalah hukum karena ketidaktahuan mereka,” katanya.

Sementara itu Camat Bantul Drs Susanto mengatakan kalau jumlah anggota BPD yang dilantik se kecamatan Bantul berjumlah 41 orang. Untuk Desa Ringinharjo dan Desa Sabdodadi masing-masing 7 orang dan untuk Desa Trirenggo, Desa Bantul dan Desa Palbapang masing-masing 9 orang.

Hal itu menurut Camat Susanto mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/2017 tentang BPD yang menyebutkan ada ketentukan jika jumlah penduduk kurang dari 5.000 jiwa maka jumlah BPD 5 orang, jumlah penduduk 5.000-12.000 jumlah anggota BPD 7 orang dan jumlah penduduk diatas 12.000 maka jumlah anggota BPD 9 orang.

“Sehingga jumlah anggota BPD itu berbeda-beda tergantung jumlah penduduk di desa tersebut,”katanya.

Anggota BPD ini di setiap desa minimal ada keterwakilan perempuan 1 orang dan lainnya merupakan keterwakilan dari pedukuhan. (yve)