BPD Harus Tingkatkan Kesejahteraan

511
Wakil Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih menyerahkan tokoh pewayangan kepada dalang Ki Seno Nugroho dalam acara pelantikan asosiasi BPD se-Bantul “Wisanggeni” di Pendopo Parasamya, Senin (9/04/2018) malam.(sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Wakil Bupati (Wabup) Bantul, H Abdul Halim Muslih mengukuhkan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) “Wisanggeni” di Pendopo Parasamya, Minggu (9/04/2018) malam. Acara pengukuhan dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon “Pendowo Kumpul” dengan dalang ki Seno Nugroho dan disaksikan ribuan penonton.

Ketua umum “Wisanggeni” H Badawi mengatakan terbentuknya asosiasi BPD tersebut diharapkan bisa menjadi wadah dan menjembatani komunikasi antaranggota BPD se Bantul.

“Diantaranya kita saling memberikan informasi, apa saja yang menjadi tugas BPD dan apa yang menjadi program kami bisa tersampaikan dalam forum tersebut,” katanya.

Diantaranya yang paling utama tugas BPD adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintaha desa ataupun lurah, membuat aturan desa bersama pihak terkait, turut membahas dan mengesahkan APBD, serta menyerap dan menyalurkan aspirasi.

Hanya saja, lanjut Badawi saat ini ada beberapa hal yang menjadi keinginan BPD dalam rangka mereka bisa maksimal melakukan tugasnya tersebut. Diantaranya adalah peningkatan kapasitas SDM dari anggota BPD sendiri melalui pelatihan. Sehingga besar harapan Badawi anggaran untuk pelatihan melalui APBD atau APBDes bisa ditingkatkan.

“Karena terbatasnya waktu, saat seleksi BPD dulu ada yang mungkin belum begitu memahami tupoksinya. Sehingga ini harus ditingkatkan dengan pelatihan,” ujarnya.

Selain itu untuk tunjangan kesejahteraan BPD , Badawi juga berharap bisa dinaikkan. Saat ini, dalam Perda yang mengatur BPD maksimal pendapatan BPD adalah 25 persen dari Penghasilan Tetap (Siltap) lurah.

Maka angka bagi ketua BPD pada kisaran Rp 500.000 dan anggota Rp 300.000 hingga Rp 450.000 setiap bulan. Jumlah itupun bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung APBDesa masing-masing.

“Jumlah pendapatan ini lebih kecil di banding saat payung hukumnya Perbup. Dulu pendapatan setidaknya diatas Rp 1 juta. Untuk itulah kami berharap ini ditinjau lagi,” katanya seraya menambahkan anggota BPD bisa memiliki pendapatan atau tunjangan setara UMR.

Sementara itu Wabup Abdul Halim Muslih berharap asosiasi BPD bisa menjadi jembatan bagi seluruh anggotanya dan mendukung suksesnya tugas BPD.

“Saya berharap BPD bisa melaksanakan Tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Karena sukses atau tidaknya sebuah pemerntahan di desa salah satunya karena peran BPD,” katanya. (yve)