BPJS Ketenagakerjaan Sambut Baik Edaran Gubernur

157

KORANBERNAS.ID—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan DIY menyambut baik kebijakan Gubernur DIY terkait imbauan untuk seluruh pemda, BUMD/BUMN se DIY dan kalangan swasta mengikutsertakan pegawai atau karyawannya dalam program BPJS. Dalam surat edaran tertanggal 22 Mei 2018, Gubernur mengharapkan, seluruh pihak terkait mematuhi UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

“Ini adalah bentuk kepedulian Gubernur DIY terhadap para karyawan, pegawai pemerintah dan para pekerja. Kami sangat mengapresiasi, dan berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan DIY, Ainul Kholid, kepada pers, Selasa (05/06/2018) malam.

Ainul sangat menghargai kebijakan Gubernur Sri Sultan HB X, yang memiliki tekad untuk mendorong instansi pemerintah, perusahaan swasta maupun BUMN dan BUMD di DIY dalam hal memberikan perlindungan bagi pekerja atau karyawan. Selain menjadi amanat UU, keikutsertaan dalam program BPJS ini menjadi hal yang sangat penting untuk perlindungan pekerja.

Baca Juga :  Penjual Bunga Tabur Berburu Rezeki

Dalam surat edaran dimaksud, Gubernur menekankan pentingnya keikutsertaan dalam BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Bahkan, Sultan juga menunjuk adanya sanksi administrasi yang dapat dikenakan secara bertahap, manakala ada pimpinan instansi, pimpinan perusahaan yang lalai dalam hal ini.

“Mengharapkan bupati dan walikota di DIY untuk mengadakan sosialisasi, koordinasi dan mendorong keikutsertaan pekerja dalam program BPJS,” tulis Sultan dalam surat edaran dimaksud.

Ainul mengakui, edaran Gubernur ini menjadi hal yang penting bagi perlindungan pekerja di DIY. Sebab menurut data, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di DIY baru sekitar 10 persen dari jumlah angkatan kerja.

Jumlah angkatan kerja, diperkirakan mencapai sekitar 2 juta orang. Sedangkan peserta program, saat ini tercatat baru 200.000 orang.

“Kami prihatin dengan kondisi ini. Sebab perlindungan bagi pekerja merupakan amanat UU. Tapi masih banyak yang abai dan memandang ini hal sepele,” katanya.

Baca Juga :  Siswa SMAN 10 Yogyakarta Pameran di TBY

BPJS Ketenagakerjaan sendri, kata Ainul, sudah berupaya keras untuk mendorong kepesertaan. Baik dari para pekerja atau karyawan swasta, aparatur pemerintah, maupun dari para pekerja mandiri atau informal.

Bahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga sudah menggandeng pihak kejaksaan, dalam hal penegakan aturan.

“Tapi sejauh ini hasilnya memang belum seperti diharapkan. Angkanya masih sangat kecil,” lanjutnya.

Kabid Pemasaran Penerima Upah, Adi Indarto menambahkan, dari lingkungan instansi pemerintah di tingkat II, sejauh ini baru Sleman, Kota dan Kulonprogo yang memiliki inisiatif kuat untuk mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemda Kulonprogo, telah mengeluarkan imbauan supaya kepala desa dan perangkat desa segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal yang sama dilakukan Pemkab Sleman. Sedangkan Kodya, sudah terlebih dulu mulai dan sekarang sedang dalam proses untuk keterlibatan pengurus RT dan RW.(SM)