Bukan Siswa Miskin, 15 Pengguna SKTM Tak Diakui

135

KORANBERNAS.ID — Sebanyak 15 pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu  (SKTM) untuk mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018/2019 di SMAN 1 Purbalingga, tidak diakui. Setelah dilakukan survei ke rumah pemilik SKTM yang bersangkutan, ternyata kondisinya tergolong bukan siswa miskin.

“Kami menurunkan tim untuk survei ke setiap rumah pengguna SKTM. Dari 33 pengguna SKTM yang digunakan untuk mendaftar, hanya 18 yang kami akui. Terdiri 9 pemilik SKTM memenuhi syarat diterima di jurusan MIPA, dan 9 IPS. Sisanya 15 SKTM terpaksa kami likuidasi atau tidak kami akui, karena mereka tergolong bukan siswa miskin,” ujar Drs Kustomo MM, Kepala SMAN 1 Purbalingga, didampingi Wakahumas Rochmatiningsih SPd ketika dihubungi koranbernas.id, Senin (09/07/2018).

Pendaftaran PPDB di SMAN 1 Purbalingga berlangsung 1-6 Juli 2018, dan Rabu (11/7) pengumuman hasil seleksi secara online. Tahun pelajaran 2018/2019 ini, SMAN 1 Purbalingga menerima 384 peserta didik baru, terdiri 256 untuk jurusan MIPA, dan 128 jurusan IPS.

Untuk jurusan  MIPA, 256 siswa yang memenuhi syarat diterima, 230 berasal dari dalam zona 1, dan 26 luar zona. Atau dari 256 anak itu, terdapat 53 siswa berprestasi dan  9 siswa miskin dan empat anak guru.

Sedangkan untuk jurusan IPS, dari 128 anak yang diterima, 120 dari dalam zona 1,dan 8 dari luar zona.Atau dari 128 itu, terdapat 19 siswa berprestasi dan 9 siswa miskin.

Baca Juga :  Tragedi di Bukit Bego, Ada Warna Merah di Rerumputan

Kustomo menjelaskan, pada PPDB kali ini, pihaknya tetap berpedoman pada aturan main yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng. Terkait pengguna SKTM yang kini heboh dipermasalahkan, pihaknya mengacu kriteria miskin yang ditetapkan Badan Pusat Statistik.

Suasana pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Purbalingga. (prasetiyo/koranbernas.id)

Dalam hal ini, ada 14 kriteria miskin yang ditetapkan BPS itu. Yakni, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain, dan sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

Kemudian, sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, dan  hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.

Selain itu, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan,  pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD dan tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Baca Juga :  Polbangtan Yogyakarta Magelang dan Pemda Kotawaringin Timur Jalin Kerjasama PMB

Rochmatiningsih menambahkan, dari 15 pengguna SKTM yang tidak diakui panitia PPDB SMAN 1 Purbalingga itu, ada yang memenuhi syarat diterima sebagai siswa SMAN 1 Purbalingga,  karena  memang nilainya bagus, sehingga bisa bersaing di jalur reguler.

“Untuk yang didiskualifikasi SKTM nya pada masa pendaftaran tgl 2-5 Juli mereka dapat mendaftar kembali lewat jalur Umum/Reguler non SKTM dan bersaing dengan nilai UN. Tapi kalau didiskualifikasi setelah tanggal 6 Juli,  mereka dibatalkan atau dicoret pendaftarannya dan tidak diterima di SMAN 1 Purbalingga,” ujarnya.

Kustomo maupun Rochmatiningsih mengakui, ada yang protes setelah SKTM nya tidak diakui oleh panitia PPDB SMAN 1 Purbalingga. Namun setelah diberi penjelasan oleh tim pengaduan  dari Bagian Humas SMAN 1 Purbalingga, mereka memahami dan mau menerima.

“Bahkan ada juga calon pemakai SKTM yang belum mendaftar,  sudah di-cancel duluan oleh yang bersangkutan,  setelah mengetahui 14 kriteria miskin yang ditetapkan BPS,” ujar Kustomo. (sol)