Bupati dan Kapolres Dibuat Kecele, Penambang Pergi Sebelum Inspeksi

172
Sri Purnomo bersama AKBP Burkhan Rudy Satria dan Letkol Arm Djoko Sujarwo melakukan inspeksi di beberapa titik penambangan liar di Desa Hargobinangun Pakem, Kamis (07/09/2017).(bid jalasutra/koranbernas.id)

 

KORANBERNAS.ID—Bupati Sleman Sri Purnomo beserta Kapolres Sleman AKBP Burkhan Rudy Satria serta Dandim 0732/Sleman Letkol Arm Djoko Sujarwo, gigit jari. Inspeksi mendadak yang mereka lakukan di wilayah Hargobinangun Pakem, Rabu (07/09/2017)tak menemui hasil. Para penambang pasir liar, keburu pergi meninggalkan lokasi penambangan, sebelum mereka datang.

Disela-sela inspeksi, Sri Purnomo mengatakan, kerusakan alam akibat aktivitas penambangan liar di kawasan lereng Merapi kini tengah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan laporan warga Hargobinangun, di wilayah Kecamatan Pakem saja tercatat sudah terdapat 58 titik penambangan liar.

“Sayang pas kami datang para penambang sudah tidak ada atau pergi,” kata Sri Purnomo.

Heri salah satu warga Kaliurang mengungkapkan bahwa lahan tambang mayoritas merupakan tanah milik warga. Warga tergiur dengan harga yang ditawarkan makelar yang mencapai Rp 500 juta untuk area tanah rata-rata 2.000 meter persegi.

Baca Juga :  Pasar Lebaran Libatkan 60 UMKM Binaan

“Tanah tersebut hanya diambil materialnya dengan ketinggian 7 meter. Sertifikat masih menjadi milik warga,”ungkap Heri.

Sementara Sri Purnomo menegaskan akan melakukan penertiban para penambang yang masih ngeyel. “Kami bersama TNI dan Kepolisian merapatkan barisan untuk melakukan penertiban. Masyarakat juga diharapkan menjadi garda terdepan untuk turut berpartisipasi dalam penertiban ini,” kata Sri Purnomo.

Menurut Sri Purnomo, Pemkab sudah berulang kali melakukan penertiban. Setelah ditegur mereka menghentikan penambangan. Namun tidak lama. Tujuh hari kemudian mereka kembali lagi menambang. Spanduk tulisan larangan menambang juga telah dipasang, namun hanya bertahan beberapa hari dan dicopot para penambang.

“Kami akan memberikan shock terapy. Jika tidak bisa dibina ya melalui jalur hukum,” tegas Sri Purnomo.

Sedang Kapolres Sleman AKBP Burkhan Rudy Satria mengajak warga terutama pemilik lahan untuk mengubah cara berfikir. Apa yang dimiliki warga bukan semata merupakan warisan, tapi merupakan titipan Tuhan untuk anak cucu generasi penerus.

Baca Juga :  Konservasi Hutan, Pemerintah Rehabilitasi 29.000 Ha lahan

“Tahun ini tercatat sudah ada 8 penambang yang meninggal. Hal ini dianggap sebagai musibah tapi tidak dipikir sebagai resiko. Cara mengurangi resiko dengan kembali ke aturan. Karena aturan sudah tegas tapi masyarakat belum sepenuhnya memahami,”katanya.

Menurutnya penindakan belum terlihat efektif, karena faktanya mereka masih menambang. Belum lama ini pihaknya menindak 2-3 penambang liar yang masih dalam proses persidangan.

Kapolres juga mendukung  usulan warga untuk membentuk kelompok pecinta lingkungan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran cinta lingkungan. Hal ini karena pemerintah dan aparat tidak bisa bekerja sendirian tanpa adanya keterlibatan masyarakat.

”Aturan tidak bisa berjalan jika masyarakatnya belum sadar. Jika ingin menambang, patuhi aturannya agar tertata dan tidak merusak,” tambahnya. (Bid Jalasutra/SM)