Bupati Menagih Janji Angkasa Pura

173
Desain NYIA. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Masyarakat Kulonprogo melalui Ketua DPRD Akhid Nuryati maupun Bupati Hasto Wardoyo menagih janji agar PT Angkasa Pura (AP) mempekerjakan warga Kulonprogo utamanya mereka yang terdampak bandara. Namun demikian, agaknya permintaan itu tidak akan tercapai seluruhnya.

Project Manager Pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport) PT AP I, Sujiastono,  yang dihubungi wartawan, Jumat (25/08/2017),  bahkan seakan-akan enggan menjawab. Dia pun tidak berkomentar banyak.

Bagi PT AP, pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak. Tak hanya oleh AP I melainkan juga pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

Ditanya mengenai keterlibatan koperasi warga terdampak yang berdiri atas dorongan PT Angkasa Pura dia mengatakan semua pihak pada dasarnya bisa terlibat.

Namun demikian tentunya pekerjaan itu sesuai kebutuhan dan kompetensi yang bersangkutan. “Semua bisa terlibat, sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan profesionalitasnya,” kata dia.

Baca Juga :  Ribuan Tahu Siap Jual Terbakar Habis

Sebelumnya, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo meminta PT Angkasa Pura I memberdayakan  koperasi yang dibentuk masyarakat terdampak  pembangunan NYIA. Diharapkan megaproyek itu bisa mengakomodasi penyediaan tenaga kerja lokal.

Menurut  Hasto Wardoyo semestinya  pemrakarsa pembangunan bandara memprioritaskan tenaga kerja lokal dan tak perlu buru-buru mendatangkan orang luar daerah. Apabila hanya sekadar untuk pekerjaan yang sifatnya kasar, tenaga kerja di Kulonprogo tersedia cukup banyak.

“Jangan mempekerjakan orang luar Kulonprogo sementara orang sini malah tidak dipekerjakan. Walaupun hanya pekerjaan kasar, jangan langsung mendatangkan orang dari luar, saya bilang begitu waktu telepon AP,” kata Hasto.

Hasto  mengingatkan janji AP dulu untuk membina warga terdampak dengan menginisiasi terbentuknya koperasi binaan. Koperasi ini sudah saatnya diakomodasi dalam pekerjaan riil.

Baca Juga :  Berebut Cangkul, Kakek Setronadi Tewas

Sedangkan pekerjaan  land clearing oleh PT PP sekarang ini sudah mempekerjakan warga terdampak. PT PP sampai sekarang memang belum berstatus sebagai penggarap resmi proyek tersebut. Belum ada kontrak kerja maupun surat keputusan presiden secara resmi terkait penunjukannya sebagai pelaksana pembangunan fisik bandara.

Hasto akan tetap mengejar pemrakarsa pembangunan maupun pelaksana pekerjaan fisik bandara supaya melibatkan warga. “Tentu saja kami akan ngoyak kalau nanti PP sudah resmi ditunjuk. Kami tunggu dalam waktu singkat, mana yang harus dihubungi, PP atau mana. Ingat, kita punya koperasi binaan yang dulu janjinya akan dibina. Jangan malah dibinasakan,” kata Hasto. (wid)