Bupati : PNS Harus Jadi Panutan dalam Pajak

228
Bupati Sleman, menyerahkan penghargaan pada wajib pajak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Rabu (03/01/2018). (Bid Jalasutra/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID–Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus melakukan upaya penyempurnaan pelayanan publik terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Salah satunya dengan mempercepat penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 tahun 2018 pada perwakilan 17 Pemerintah Desa dan 10 wajib pajak terbesar,  di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Rabu (03/01/2018).

Kepala BKAD Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya mengatakan  untuk ketetapan PBB P2 tahun 2018 tidak ada kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2.

“Pokok ketetapan PBB P2 tahun 2018 adalah sejumlah 618.404 lembar SPPT dengan nominal ketetapan sejumlah Rp 82,58 miliar,”kata Harda.

Disampaikan Harda, saat ini Pemkab Sleman telah menjalin kerjasama dengan Bank BNI, BPD DIY, BRI Syariah, dan Mandiri dalam pelayanan pembayaran PBB P2. Diharapkan kerjasama tersebut dapat semakin memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerahnya di Kabupaten Sleman.

Baca Juga :  Muhammadiyah Gencar Internasionalisasi Dakwah

Bupati Sleman, Sri Purnomo yang hadir dalam acara tersebut memberikan penghargaan pada 95 wajib pajak. Wajib pajak tersebut terdiri dari 40 wajib pajak hotel, 50 wajib pajak restoran, 5 wajib pajak hiburan.

Selain wajib pajak, piagam penghargaan juga disampaikan kepada sejumlah 15 Pemerintah Desa dan 338 Dukuh yang dapat mencapai lunas awal PBB P2 tahun 2017.

Menurutnya, kesadaran dan ketaatan seluruh warga masyarakat Sleman dalam membayar pajak, merupakan bentuk kepedulian yang sangat besar  terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman.

Namun, kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar PBB masih perlu ditingkatkan. Untuk mendukung kesuksesan pembayaran PBB P2 oleh masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparat urusan pajak termasuk kecepatan penyampaian SPPT PBB kepada para wajib pajak.

Baca Juga :  Tentara Langit Familia Siap Menangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin

“Dengan penyampaian SPPT PBB lebih awal,  diharapkan lebih mendorong para wajib pajak untuk sesegera mungkin membayar pajak,” tuturnya.

Sri Purnomo pada kesempatan tersebut juga mengimbau kepada seluruh wajib pajak selektif untuk dapat segera membayar PBB P2 sebelum tanggal jatuh tempo, pada 29 September 2018 mendatang.

“Dan saya berharap kepada seluruh PNS di lingkunganPemkab Sleman, terutama yang menjadi wajib pajak PBB agar menjadi panutan dan teladan masyarakat. Dengan membayar kewajibannya di awal waktu. Ajaklah masyarakat di  lingkungan saudara untuk taat membayar PBB,” tambahnya. (SM)