Catat, Besaran Tunjangan Harus Memenuhi Azas Kepatutan

191
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Senin (7/8/2017) .

KORANBERNAS.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Kebumen meminta kepada eksekutif, agar melakukan pengkajian untuk menentukan besaran tunjangan yang menjadi hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Besaran tunjangan hendaknya memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Hal itu dikemukakan juru bicara panitia khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Kebumen M Stevani Dewi Artiningsih, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Senin (7/8/2017) lalu. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kebumen Bagus Setyawan, dengan acara penyampaian hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Hadir dari eksekutif Wakil Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz.

Baca Juga :  Peserta Pacuan Kuda Kepang Wajib Tebar Pesona

Besaran tunjangan yang akan diputuskn bersama eksekutif dan legislatif, hendaknya tidak melebihi besaran tunjangan anggota DPRD provins , serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pansus IV meminta agar dilakukan pencermatan dan kehati hatian dalam mengambil kesimpulan. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

Raperda itu menyebutkan adanya beberapa jenis tunjangan kesejahteraan , yang menjadi hak pimpinan dan anggota. Tunjangan kesejahteraan meliputi tunjangan komunikasi intensif, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pakaian dinas dan atribut. Tunjangan lain, Rumah negara dan perlengkapanya, tunjangan transportasi dan tunjangan reses .(Nanang WH/yve)