Daerah Berperan Wujudkan ”Universal  Health Coverage”

258
Media gathering di kantor BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Kamis (15/02/2018).(istimewa)

KORANBERNAS.ID – Kepala  Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kebumen, Maya Susanti, mengatakan terwujudnya UHC (Universal Health Coverage) pada 1 Januari 2019, tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan saja.

“Pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota  ikut berperan dan bertanggung jawab,” ujarnya pada Media Gathering dengan wartawan media cetak, elektronik  dan online, di Kebumen, Kamis (15/2/2018).

UHC merupakan suatu kondisi di mana penduduk  di satu tempat  95 persennya sudah terlayani program Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN).

Didampingi Muhamad Subhan selaku Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kebumen, lebih lanjut Maya Susanti memaparkan tingkat kepesertaan JKN di Kabupaten  Kebumen, Purworejo dan Wonosobo yang berada di bawah wilayah BPJS Kesehatan Kebumen.

Menurut dia, jika mendasarkan  pada  perhitungan  UHC, baru 71 persen. “Untuk mencapai tingkat kepesertaan 95 persen,  sehingga bisa disebut sukses mewujudkan UHC, perlu peran serta pihak terkait dan masyarakat,” kata dia.

Maya Susanti menambahkan, untuk meningkatkan  peran serta  pemerintah daerah, pemerintah pada 2017 menerbitkan Inpres  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kedua peraturan perundangan ini, memberi legalitas bagi pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program BPJS Kesehatan.

Aanggaran itu diprioritaskan untuk masyarahat miskin. Artinya, anggaran di daerah bisa diberikan kepada masyarakat kelompok lain,  jika masyarakat miskin sudah tercover BPJS Kesehatan.

Pemerintah pusat juga mewajibkan pemerintah daerah  mengalokasikan anggaran yang bersumber dari pendapatan  cukai rokok.

Alokasi penggunaan pendapatan dari cukai rokok sampai 70 persen. Pendapatan dari cukai  rokok 70 persennya dialokasikan untuk subsidi iuran  peserta JKN.

BPJS Kesehatan, menurut Maya Susanti, meluncurkan layanan  yang lebih memudahkan masyarakat. Dua  jenis pelayanan untuk mewujudkan UHC sesuai target waktu di Kabupaten  Kebumen  berupa Mobie JKN dan Mobile Costumer Service (MCS).

Layanan Mobile JKN bisa dimanfaatkan  peserta JKN maupun  calon peserta JKN.  Masyarakat  tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, mulai mendaftar kepesertaan, berpindah fasilitas kesehatan tingkat   pertama, bisa menggunakan layanan  berbasis  teknologi informasi.

Sedangkan pelayanan MCS untuk sementara baru dilayani di Kabupaten Kebumen. Petugas  yang mengoperasikan MCS,  secara terjadwal  mendatangi desa-desa yang jauh dari kantor  BPJS  Kesehatan.

Selama semester 1 tahun 2018 BPJS Kesehatan Kebumen  sudah menjadwal pelayanan  MCS di  26 kecamatan. Kecamatan yang masyarakatnya punya minat tinggi mengikuti program JKN mandiri, frekuensi kunjungan  MCS akan ditambah.

“Karena mobil MCS baru satu, Purworejo dan Wonosobo belum  terlayani MCS,“  kata Maya  Susanti. (sol)