Dana Keistimewaan untuk Siapa?

790

KORANBERNAS.ID – Dana Keistimewaan (Danais) yang digelontorkan pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ternyata masih memunculkan banyak persoalan. Bahkan, ketika status keistimewan tersebut sudah berjalan lima tahun, persoalan Danais masih juga belum memberikan dampak signifikan bagi rakyat DIY. Angka gini rasio yang menunjukkan kesenjangan antara kaya dan miskin di DIY bahkan menempati posisi teratas di Indonesia.

Direktur IDEA Yogyakarta, Sunarjo, bahkan berani menegaskan bahwa pemanfaatan Danais hingga 2016 masih jauh dari harapan. Pemerintah DIY masih kesulitan dalam mengembangkan mekanisme pengalokasikan anggaran dari pemerintah pusat tersebut.

“Dalam pertemuan dengan Bapedda beberapa waktu lalu, kami mendapatkan informasi kalau masih ada kendala pada kebijakan alokasi Danais. Meski dari 2013 sampai 2017 grafik penyerapannya terus meningkat namun bukan berarti tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat,” ungkap Sunarjo kepada koranbernas.id di kantornya, Jumat (23/02/2018).

Menurut Sunarjo, pemerintah pusat sebenarnya hanya mengatur pencairan Danais setiap tahunnya sesuai UU No 13 Tahun 2012. Pemerintah DIY yang berwenang untuk mengatur peruntukannya ke masyarakat melalui Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan, belum juga menemukan mekanisme yang tepat untuk mengalokasikan Danais. Apalagi pemerintah DIY juga tidak meminta usulan dari pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan dana tersebut.

Akibatnya pemanfaatan Danais justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah DIY hanya mengalokasikan dana tersebut pada program-program yang “berbau” kebudayaan secara sempit, belum menjangkau prorgram-program budaya dalam arti yang luas. Misalnya budaya anti-korupsi, budaya toleran, budaya transparansi, budaya ramah perempuan, dan lain-lain.

Padahal keistimewaan DIY tak melulu pada kebudayaan yang dimiliki kota ini, namun banyak hal lain. Sebut saja Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah DIY.

“Tingkat ketimpangan kemiskinan di kota ini paling tinggi di Indonesia, namun persoalan ini luput dari perhatian pemerintah DIY. Kenapa tidak menggunakan Danais itu untuk menanggulangi kemiskinan di kota ini karena keistimewaan kita tidak hanya pada kebudayaan, namun juga manusianya,” tandasnya.

Baca Juga :  Wisatawan Kanada Terseret Ombak Pantai Krakal

Berdasarkan analisis penggunaan Danais DIY yang dilakukan IDEA Yogyakarta, salah satunya digunakan untuk membiayai kegiatan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. IDEA menilai program tersebut tidak efektif dan pemborosan karena Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY ditetapkan secara langung tanpa adanya proses pemilihan.

Contoh lain, lanjut Sunarjo, belanja ke masyarakat masih kurang dari 50 persen. Alokasi Danais justru banyak dipergunakan untuk belanja pegawai dan keperluan internal pemerintah.

“Karena itulah pengaturan mekanisme anggaran dan program Danais DIY perlu diperjelas untuk lebih menjawab kebutuhan masyarakat terutama berdasarkan tujuan dari UUK, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan hak ekosob (ekonomi dan sosial budaya, red) dan peningkatan kualitas layanan publik,” tandasnya.

Suara Miring Masyarakat

Suara-suara miring dari masyarakat soal penggunaan Danais, menurut Sekda DIY Gatot Saptadi, adalah hal positif dan bisa diterima. “Kita tetap (berpikir) positif, masyarakat DIY yang mana yang merasa tidak terfasilitasi,” kata Gatot kepada koranbernas.id.

Menurut Gatot, sistem kontrol penggunaan dana, baik itu Danais atau bukan, sudah ada mekanismenya mulai dari perencanaan dan pengendalian. Setiap bulan harus ada report masing-masing pengelola. “Itu kan menunjukkan kontrol dari sisi perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan kontrol pemanfaatan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), melalui mekanisme komunikasi banyak pihak untuk memaksimalkan dan memanfaatkan Danais,” paparnya.

Kritik dari masyarakat soal pemanfaatan Danasis, lanjut Gatot, akan menjadi perhatian untuk penyempurnaan. Namun, Gatot juga menyatakan bahwa pola dan sistem penganggarannya masih menggunakan cara baku. Melalui Musrenbang diharapkan bisa menyerap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

“Justru kita sedang susun Perda Keistimewaan, salah satunya supaya kita punya akses langsung ke pihak-pihak terbawah misalnya desa,” kata Gatot.

Baca Juga :  Susahnya Berjualan di Pasar Baledono

Soal banyaknya proposal yang masuk ke dinas, menurut Gatot, Danais jangan diartikan sebagai proposal. Dana Keistimewaan bukan untuk membiayai proposal dari semua pihak. “Tetap harus dikemas dengan konsep keistimewaan yang utuh. Yang penting lima unsur keistimewaan itu harus terpenuhi. Jangan lihat proposal. Artinya, kalau dari masyarakat harus dilihat dari kabupaten mana dan fokus keistimewaannya apa,” ujarnya.

Soal porsi, Sekda mengakui untuk kondisi sekarang Danais secara proporsional lebih besar untuk kegiatan dan program fisik. “Karena kita ingin arahnya dalam satu klausul UUK meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Fokus kita sekarang itu. Kebetulan yang gede menyerap dananya infrastruktur. Bukan berarti yang lain (non fisik) terlupakan. Tidak,” tegasnya.

Menurut Gatot, konsep infrastruktur itu bukan ujug-ujug langsung bisa dirasakan manfaatnya, tapi butuh waktu setelah selesai, berfungsi dan bermanfaat, baru masyarakat bisa merasakan.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DIY, Agus Sumartono, mengatakan selama ini problem Danais adalah belum adanya tolak ukur kinerja keistimewaan itu seperti apa. Fakta di lapangan menunjukkan, Danais tidak menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan di DIY. Untuk itu dia berharap Pemerintah DIY betul-betul memperhatikan mekanisme distribusi kegiatannya.

Selama ini, kata Agus, penggunaan Danais menggunakan arahan yang sifatnya global sehingga begitu sampai ke tingkat desa hanya menggunakan pedoman secara makro sehingga akhirnya secara umum Danais lebih banyak mengarah ke target program fisik dan event.

Anggota DPRD DIY dari Fraksi PKS ini menyatakan, tampaknya ada kesalahan frame penggunaan Danais dan itu terjadi sejak awal. Jika itu yang terjadi maka dana sebesar apapun bakal tidak mencukupi keinginan.

“Karena tidak ada informasi ke masyarakat, maka tercipta persepsi di masyarakat dan masyarakat menciptakan narasi sendiri bahwa Danais itu bisa digunakan untuk semua kegiatan,” katanya. (yve/eru)