Dana Konsinyasi Bandara Rp 701 Miliar Cair Saat Persidangan Masih Berlangsung

260
Muhammad Iqbal didampingi Bambang Hadi Supriyanto, menunjukkan bukti, Kamis (30/08/2018), terkait pencairan dana konsinyasi tanah bandara Rp 701 miliar. (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Para ahli waris tanah seluas 1.293 hektar untuk lokasi pembangunan bandara Kulonprogo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA), menyayangkan dicairkannya dana ganti rugi sebesar Rp 701 miliar.

Pencairan dana terjadi 5 Juni 2018 dan pada saat bersamaan masih berlangsung persidangan gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

“Kami sangat menyayangkan pencairan dana tersebut. Aneh sekali, pada tanggal 5 Juni uang sudah keluar padahal tanggal 7 Juni masih sidang,” ungkap Bambang Hadi Supriyanto selaku penasihat hukum ahli waris lahan tersebut, Kamis (30/08/2018), di Marko Milk  and Coffee  Jalan Kapas 16 Yogyakarta.

Pada konferensi pers terkait putusan PN Wates yang ternyata belum inkrah tetapi mencairkan dana tanah ganti rugi bandara Rp 701 miliar dan diterima Paku Alam X, didampingi Muhammad Iqbal beserta tim dari Kantor Pengacara/Advokat Dr Anwar Husin SH MH MM Jakarta, Bambang Hadi Supriyanto menunjukkan bukti-bukti berupa surat-surat yang ada.

Mewakili para ahli waris selaku pemegang bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut yaitu surat tanah yang dikeluarkan Belanda (Eigendom) bernomor 674, Verponding Nomor 1511, tertanggal 19 Mei 1916 tersebut, baik Bambang maupun Muhammad Iqbal mengaku sangat kaget.

Baca Juga :  Korupsi Terjadi karena Tidak Paham Aturan

Seperti diketahui, dalam  Eigendom itu tertera pemilik lahan seluas 1293 hektar itu adalah GKR Mas/Hemas atau GRAy Moersoedarinah binti Moertedjo (Hamengku Buwono VII).

Adapun ahli waris tanah tersebut adalah Suwarsi, Eko Wijanarko, DM Endah Prihatini, Hekso Leksmono Purnomowatie, Nugroho Budiyanto, Rangga Eko Saputro, Diah Putri Anggraini dan Ida Ayuningtyas.

“Kami mewakili ahli waris Suwarsi dkk, saya anggap PN Wates ceroboh. Kami masih punya perkara banding di PN Wates dan PN Yogyakarta. Masih ada perkara kok dana sudah dicairkan,” ungkap Muhammad Iqbal.

Konferensi pers terkait masalah pencairan dana ganti rugi tanah bandara Rp 701 miliar di Marko Milk and Coffee Jalan Kapas 16 Yogyakarta. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Ahli waris maupun penasihat hukum baru mengetahui pencairan dana itu, semula Rp 726 miliar kemudian berkurang menjadi Rp 701 miliar untuk pembayaran tali asih, hanya dari pemberitaan media.

Dana yang dititipkan di Pengadilan Negeri Wates (konsinyasi) itu seharusnya belum bisa dicairkan karena masih ada sengketa ahli waris. Pihaknya selain mendatangi langung PN Wates, juga mengirimkan surat namun belum memperoleh jawaban hingga sekarang.

Baca Juga :  Jalur Semarang-Solo Macet Total

Tatkala mendatangi PN Wates, Humas PN Wates menyampaikan pencairan dana itu terkait adanya satu surat berisi pernyataan tanggung jawab penuh jika ada yang keberatan atas pencairan dana itu. Humas PN Wates juga menyatakan surat itu ditandatangani oleh Paku Alam X.

Merasa haknya dilanggar, lanjut Muhammad Iqbal, ahli waris sepakat melakukan langkah-langkah hukum yakni melaporkan masalah itu ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami  akan melapor ke KPK karena ini menyangkut penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan adanya prosedur yang tidak sesuai aturan hukum. Harusnya kami diberi salinan surat bukti pencairan. Menurut kami, perbuatan ini salah,” ungkapnya.

Menurut Muhammad Iqbal, para ahli waris juga sudah bertekat tidak akan berhenti  menempuh jalur hukum. “Mari kita hormati hukum. Kami tak akan stop dan mundur,” tandasnya.

Mengenai surat keabsahan ahli waris atas tanah tersebut, tim hukum yang terdiri dari sembilan orang juga memegang bukti surat nasab yang dibuat oleh Pengadilan Agama Surakarta tahun 1943. (sol)