Debu Proyek Bandara Beterbangan

221
Pertemuan warga terdampak bandara. (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Sejumlah warga terdampak pembangunan bandara Kulonprogo mengeluhkan banyaknya debu beterbangan dari kegiatan land clearing proyek tersebut. Tampaknya mereka bisa memaklumi namun mestinya ada kompensasi berupa pekerjaan, supaya ada keseimbangan.

Awalnya warga akan demo namun tercium aparat. Warga kemudian dipertemukan dengan personal PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku pelaksana land clearing.

Puluhan warga dari empat desa terdampak yakni Glagah, Palihan, Sindutan dan Jangkaran bertemu dengan pihak pelaksana proyek, Selasa (22/08/2017), di rumah salah seorang warga di Pedukuhan Ngelak Desa Jangkaran.

“Warga minta dilibatkan. Saat menerima ganti rugi warga banyak yang beli dump truck. Katanya dijanjikan untuk bekerja di proyek. Kami yang punya dump truck ingin ikut terlibat dalam pekerjaan ini,” kata Agung Supriyanto (42), perwakilan warga Glagah.

Baca Juga :  Refresh Budaya Sinoman, Jatimulyo Dapat Apresiasi

Warga juga meminta bisa langsung mendapat pekerjaan dari PT PP, bukan melalui beberapa subkontraktor. Dengan begitu ongkos yang diperoleh masih menguntungkan.

“Dengan harga yang pantas, bukan sudah lewat beberapa tangan. Nanti jatuhnya seperti yang sudah terjadi di proyek relokasi, kami dikasih kerja tapi sudah tangan yang ketiga atau ke empat, jadi sudah tidak ekonomis lagi,” sesalnya.

Warga juga mempersoalkan timbulnya debu dari proyek tersebut yang berdampak pada usaha-usaha warung dan rumah makan. Hingga kini warga juga belum menerima tali asih dari lahan Paku Alam Ground (PAG) yang saat ini sudah dilakukan land clearing.

“Harusnya ada keterbukaan. Sementara ini PP belum terbuka sama kami. Kami kan pemain-pemain di lapangan yang tiap hari kerja cari pasir, batu, split, tapi tidak dilibatkan,” imbuhnya.

Baca Juga :  PKS Siap Menangkan Dakwah Politik

Humas dan Administrasi Keuangan PT PP, M Girsang,  menyatakan pihaknya siap mengakomodir masyarakat yang ingin terlibat dalam proses land clearing. Warga dipersilakan mengajukan armada yang dimiliki untuk kemudian dilakukan seleksi sesuai kriteria.

“Silakan ajukan, akan kami tampung kemudian kami seleksi yang pantas. Kami akomodir masyarakat,” katanya pada pertemuan yang dimediasi oleh Kapolsek Temon, Kompol Setyo Heri Purnomo. (wid)