Demokrasi di Titik Nadir

REVISI atas Undang-Undang MD3 mendapatkan penolakan masyarakat, hampir seluruh media mempersoalkan kewenangan DPR yang dianggap telah mereduksi kedaulatan rakyat. DPR diibaratkan seperti babi yang sedang terluka, yang hanya bisa berlari dan mengamuk ke sana ke mari menabrak apa pun yang ada di depannya, tanpa mendalami atau menemukan benang yuridis dan filosofis atas norma yang mereka buat di dalam undang-undang. Penolakan dari mayoritas masyarakat ini sejatinya adalah tanda bahwa undang-undang ini disahkan tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat, yang karena itu maka pengesahan undang-undang ini cacat prosedur.

Di samping itu, Presiden juga layak mendapatkan sorotan. Suatu undang-undang hanya dapat disahkan setelah mendapatkan persetujuan dan bahkan ditandatangani oleh Presiden sendiri. Kita mempertanyakan, bagaimana keberpihakan Presiden terhadap kepentingan rakyat. Haruskah pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mengorbankan hak-hak asasi sipil dan politik warga negara yang lain? Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, Presiden juga harus ikut bertanggung jawab atas penolakan masyarakat terhadap undang-undang.

Banyak norma di dalam undang-undang ini yang tidak saja dianggap bertentangan dengan norma dalam undang-undang lain yang sederajat, sehingga dipastikan tidak melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, namun juga bertentangan dengan UUD 1945 dan HAM. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah norma di dalam Pasal 122 yang berbunyi “MKD berwenang mengambil langkah hukum terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”. Dengan pasal itu, maka DPR menjadi lembaga superbody yang anti kritik, siapa pun yang dianggap merendahkan kehormatan anggota DPR dan DPR dapat diproses secara hukum oleh MKD, ini adalah bentuk kemunduran demokrasi yang sungguh memalukan akibat ulah DPR.

Baca Juga :  Calon Tunggal dan Cacat Demokrasi

Pertama, keberadaan norma ini dalam UU MD3 dipersoalkan, karena UU MD3 sejatinya sesuai dengan nomenklatur namanya, hanya mengatur masalah-masalah internal MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini tidak dapat mengatur ketentuan di luar MD3 karena bukan rezimnya, dalam artian ada nomenklatur undang-undang lain yang mengaturnya, terlebih jika norma di dalam undang ini tidak sinkron dengan norma dalam undang-undang lain. Di samping memang MKD sendiri sejak semula adalah lembaga etik, maka tentu tidak tepat jika diberikan kewenangan pada ranah hukum.

Kedua, norma ini secara nyata dan jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin kemerdekaan berpikir dan berpendapat bagi seluruh umat manusia. Harus dipahami bersama bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena dirinya manusia, HAM melekat pada setiap manusia bahkan sejak dirinya belum dilahirkan. Oleh karenanya HAM tidak diberikan oleh negara, maka negara juga tidak dapat mencabut HAM tersebut. Dalam konteks ini, maka kewenangan DPR untuk mereduksi hak berpikir dan berpendapat dalam undang-undang dipertanyakan. Atas dasar apa DPR merasa berhak mencabut hak asasi manusia?

Baca Juga :  Mencari Pemimpin Bervisi Budaya

Ketiga, jaminan terhadap hak untuk berpikir dan berpendapat dijamin secara tegas di dalam Pasal 28 dan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan dalam Pasal 28I UUD 1945 ini dinyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, jelas ketentuan dalam undang-undang MD3 ini bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945.

Harapan sesungguhnya kita gantungkan kepada MK untuk melakukan Judicial Review terhadap undang-undang ini, yang secara formil maupun materil bermasalah. Namun kepercayaan masyarakat masih sangat rendah kepada MK pasca terbongkarnya lobi-lobi politis antara Ketua MK dengan DPR. Keberpihakan MK terhadap kebenaran dan keadilan pun akhir-akhir ini dinilai rendah, ditambah dengan beberapa putusan MK belakangan juga dinilai bermasalah. Maka, jalan yang paling mungkin untuk dilakukan adalah mendorong Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), bagaimana pun Presiden ikut bertanggung jawab karena telah menyetujui undang-undang yang mendapatkan penolakan dari rakyat. Selain itu, realitas ini juga layak menjadi pelajaran bagi rakyat untuk menentukan wakilnya pada Pemilu 2019 mendatang, satu kalimat ajakan yang layak dipertimbangkan: Jangan lagi memilih wakil yang sama. ***