Densus Tipikor, Serupa Tapi Tak Sama dengan KPK

217
Asrul Sani, anggota Komisi III DPR RI memberikan keterangan, Jumat (13/10) siang, usai kunjungan kerja di Polda DIY. (Rosihan Anwar/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani kepada sejumlah media saat kunjungan kerja di Yogyakarta, Jumat (13/10) siang, menyatakan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang akan dibentuk hingga ke daerah-daerah, akan mengadopsi cara kerja dan penindakan yang dilakukan KPK.
“Densus Tipikior itu kan memang usulan DPR yang disambut baik oleh Polri,” katanya saat kunjungan kerja ke Polda DIY.
Namun demikian, politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebutkan banyak perbedaan mendasar antara KPK dan Densus Tipikor. Salah satunya adalah status jaksa penyidik dan penuntut yang tetap akan berada di bawah payung Kejaksaan Agung.
“Namun, supaya ada penguatan di bidang penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, supaya satu atau bersinergi, kepolisian harus berkerjasama dengan kejaksaan. Nah, mungkin kejaksaan tidak enjoy seperti cara di KPK, di mana jaksa penyidiknya akhirnya menjadi jaksa KPK,” tutur Asrul yang memimpin rombongan kunjungan kerja ke Polda DIY.
Asrul Sani menjelaskan, permintaan itu memang secara khusus dilontarkan pihak Kejaksaan Agung yang tak ingin kondisi seperti di KPK berulang. Oleh sebab itu, DPR masih mematangkan rencana pembentukan detasemen khusus tersebut.
“Itu yang masih kita bahas lagi,” papar Asrul yang datang bersama tujuh anggota Komisi III DPR RI lainnya.
Saat disinggung tentang kemungkinan tumpang tindihnya kewenangan antara KPK dan Densus Tipikor, Asrul menambahkan, legislatif masih akan membahas secara mendetil ranah yang akan dikerjakan oleh Densus Tipikor tersebut.
“Ya itu yang nanti akan kita bicarakan, mana yang belum dirambah KPK, bisa menjadi lahan kerja Densus. Apalagi di KPK kan ada roadmap. Kita bisa sepakati apa yang ada di roadmap itu,” tandasnya.
Pembentukan Densus yang idenya digulirkan oleh DPR itu diperkirakan akan membutuhkan dana yang cukup besar. Polri bahkan secara resmi mengajukan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun lebih untuk membiayai detasemen khusus yang akan diperkuat oleh 3.560 personel dan dipimpin oleh jenderal polisi berbintang dua.(ros)

Baca Juga :  Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi Sekuat Tenaga