Desa Lakukan Pendataan dan Investarisasi Makam

73
Ilustrasi. (Merdeka.com)

KORANBERNAS.ID–Desa di Kulonprogo mulai melakukan pendataan kembali keberadaan areal makam. Pendataan dilakukan, sebagai langkah awal inventarisasi sebagai bahan pembuatan regulasi.

Kades Giripeni Priyanti membenarkan, pihaknya telah membagikan formulir kepada  RT dan RW mengenai berbagai hal terkait luasan makam, status hingga pelaporan pengurus makam.

“Ke depan akan ada aturan pengelolaan makam ini,”ujar Priyanti.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan, Perda Penyelenggaraan Pemakaman terinspirasi kasus yang ada di kawasan bandara.

Perda ini sangat perlu disusun, untuk mengantisipasi dinamika pembangunan Kulonprogo. Kebutuhan pemakaman akan terus meningkat. Tapi di sisi lain juga menghadapi persoalan keterbatasan lahan.

Sebagai contoh, di wilayah Wates saja makam sudah penuh sesak, padahal lahan makam sulit diperluas.

Baca Juga :  Argodadi Cup Kembali Dihelat

“Maka nanti dinamika pembangunan yang semakin berkembang, kemudian pertambahan penduduk urban karena pembangunan bandara, kalau tidak ada aturan dari sekarang ya nanti bermasalah,” katanya.

Dikatakan, pemakaman yang ada di desa saat ini terkadang statusnya belum jelas . Hal ini perlu disusun regulasi mengenai pemakaman.

“Perda makam ini nanti mengatur semuanya. Pengelolanya siapa, kemudian kewenangan siapa, dan sebagainya. Sehingga antisipasi untuk crowded (permasalahan) pemakaman sudah diantisipasi dari sekarang,” imbuhnya.

Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengatakan, penyusunan Perda Penyelenggaraan Pemakaman dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) No 9/1987 yang mengamanatkan agar diatur dalam Perda.

Menurutnya, semua aturan perundangan idealnya dibuat sebelum ada permasalahan-permasalahan, yakni untuk mengatur agar tertib dan ada keteraturan

Baca Juga :  Terima Sertifikat ISO, Disdukcapil Bantul Dorong Layanan Prima

Sutedjo menjelaskan,  penyusunan Perda Penyelenggaraan Pemakaman juga untuk mengantisipasi dibangunnya bandara internasional di Kulonprogo.

Pembangunan NYIA, ke depan juga akan menarik investor untuk membangun perumahan-perumahan di Kulonprogo sehingga akan membawa konsekuensi pentingnya pengaturan pemakaman terkait pembangunan perumahan.

Saat ini, lanjutnya, sudah mulai terjadi adanya permasalahan ketika sebuah kompleks perumahan tidak menyediakan tempat pemakaman. Ketika ada warga perumahan yang meninggal dan akan dimakamkan di pemakaman yang dikelola oleh desa atau masyarakat, seringkali timbul persoalan.

“Untuk mengantisipasi semuanya itu, lebih ideal kalau sebelum terjadi banyak permasalahan segera dibuat regulasinya, pengaturannya, supaya menjaga ketertiban,” kata Sutedjo.(SM)