Dewan Kesenian Berjalan Tanpa Dukungan Anggaran

263
Pentas Ketoprak Dangsak "Reksa Mustika Bumi" kolaborasi Cepetan Alas dengan Ketoprak, pentas ini digelar DKD Kebumen.

KORAN BERNAS.ID KEBUMEN — Dewan Kesenian  Daerah (DKD) Kebumen, sebuah  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikelola seniman di Kabupaten Kebumen selama ini bisa eksis, meskipun  tanpa anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen.

Selama ini, fasilitas yang diberikan  Pemkab Kebumen baru  sebatas kantor sekretariat yang  kondisinya memprihatinkan. Sedangkan fasilitasi lain adalah penggunaan TV lokal milik Pemkab Kebumen untuk mendiskusikan dan menampilkan apresiasi seni di  Kebumen.

Ketua DKD Kebumen Satsiswo Nirmolo SPd MM kepada KoranBernas, Minggu (29/7) siang, mengatakan, DKD Kebumen sudah pernah mengajukan usulan  bantuan  anggaran ke Pemkab Kebumen. Namun sejak tahun 2009 hingga 2017, Pemkab Kebumen belum memberikan anggaran untuk kegiatan DKD Kebumen. Alasan yang disampaikan Pemkab Kebumen, peraturan perundangan yang menyulitkan pemkab mengalokasikan anggaran untuk DKD Kebumen.

Baca Juga :  Wayang Kulit dan Lawak Tampil Sepanggung

“Dana hibah tidak bisa diberikan untuk DKD Kebunen, sebenarnya kan bisa menggunakan sumber lain,“ kata Satsiswo Nirmolo yang juga penggiat sastra dan teater di Kebumen itu.

Meskipun belum ada anggaran dari Pemkab Kebumen, pengurus DKD Kebumen tetap menjalankan organisasi, dengan dana yang bersumber dari iuran pengurus DKD Kebumen. Kegiatan DKD Kebumen di antaranya upaya pelestarian kesenian tradisional khas Kebumen seperti jam jamneng.

Satsiswo menambahkan fasilitas yang sudah diberikan Pemkab Kebumen memberikan waktu siaran satu jam untuk DKD Kebumen di  Ratih TV Kebumen, sebuah TV lokal yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informaasi Kebumen. Setiap Kamis DKD Kebumen menggunakan satu jam siaran untuk kegiatan seniman dan penggiat seni.

“DKD  Kebumen ada berdasarkan Surat Keputusan Bupati  Kebumen,  mestinya Pemkab  Kebumen mengalokasikan anggaran untuk kegiatan DKD Kebumen,“ ujar Satsiswo Nirmolo alias Pekik.

Baca Juga :  Kolaborasi Apik Dozan Fujiwara di FKY

“Tahun ini kami mendapat sekretariat, salah satu gedung bekas rumah sakit umum daerah Kebumen,“ ungkap Pekik.

Gedung yang dipinjamkan ke DKD Kebumen itu kondisinya sangat tidak layak dijadikan kantor. Beberapa pintu bangunan itu sudah hilang, sementara DKD sendiri tidak punya anggaran untuk memperbaiki. Padahal perlu ada perbaikan sebelum gedung itu digunakan untuk sekretariat.

Kepala Bagian Humas Pemkab Kebumen Sukamto SSos MSi  menjelaskan untuk mendapatkan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen salah satu syaratnya harus berbadan hukum. Badan hukum menjadi syarat wajib penerima dana hibah dalam empat tahun terakhir ini.

Sementara DKD Kebumen, menurut Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) , belum  berbadan  hukum. Hal ini yang menyulitkan  DPKAD Kebumen untuk mengalokasikan anggaran untuk DKD Kebumen. (ros)