Dewan Ketok Palu Setujui Perda Retribusi

84
Ketua DPRD Subchan Bazari memimpin rapat pembahasan Raperda retribusi pelayanan pelatihan swadana. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — DPRD Kabupaten Temanggung menggelar rapat paripurna membahas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Pelayanan pelatihan Swadana pada unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Selain itu, juga membahas  Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang retribusi izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Izin Gangguan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Materi lain yang dibahas yakni  usul pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Temanggung masa jabatan 2013-2018. Rapat dipimpin Ketua DPRD M Subchan Bazari didampingi wakil ketua dan dihadiri Plh Sekda, Suyono, para pimpinan OPD maupun anggota dewan.

Juru bicara pansus Erda Wahyudi menjelaskan, panitia khusus telah melakukan pembahasan raperda tersebut secara maraton bersama eksekutif.

Retribusi pelayanan pendidikan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah guna menunjang biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan atas permintaan pribadi atau badan.

Baca Juga :  Ingin Produksi Air Kemasan? Latoya  Punya Buku Panduannya

Sedang terkait pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  Nomor 12 Tahun 2012 tentang retribusi izin Gangguan dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Izin Gangguan, dalam kerangka memberikan kemudahan  perizinan berusaha.

Harapannya, perkembangan jumlah usaha di kabupaten Temanggung semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin baik dan penciptaan lapangan kerja semakin luas.

Usai mendengar laporan hasil kerja Pansus dan pendapat akhir fraksi, Ketua DPRD M Subchan Bazari  pada akhir sidang mengetok palu, memutuskan raperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya keputusan itu disampaikan ke Bupati untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terkait usul pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Temanggung masa jabatan 2013-2018 Bambang Sukarno dan Irawan  Prasetyadi,  disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan pemberhentiannya.

Baca Juga :  Ini Dia Terobosan Polres Tekan Lakalantas

Pelaksana Harian (Plh) Suyono mengatakan  apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada DPRD yang telah mengesahkan  berbagai Raperda menjadi Perda dan menyampaikan usulan tentang pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Temangggung masa jabatan 2013-2018.

Menurutnya, Perda tentang Retribusi Pelayanan pelatihan swadana akan disampaikan  kepada Gubernur Jawa Tengah CQ Ka Biro Hukum Provinsi Jateng untuk mendapatkan evaluasi.

Sedang pencabutan retribusi izin gangguan akan segera dimintakan nomor register ke Gubernur Jateng CQ Ka Biro Hukum Provinsi Jateng guna dasar penetapan.

“Berkait  dengan  usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati  masa jabatan 2013-2018 besar harapan proses pengusulan sampai dengan keputusan Mendagri diterbitkan berjalan lancar sehingga proses pemberhentian sesuai dengan jadwal dan kaidah yang telah ditentukan,“ ujarnya. (sol)