Dilema Kewenangan Bawaslu

KEPUTUSAN Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia yang menganulir keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil verifikasi terhadap Partai Bulan Bintang (PBB), mendapatkan banyak respon. Sebagaimana diketahui, setelah menggugat Keputusan KPU ke Bawaslu, PBB yang sebelumnya tidak lolos verifikasi menjadi berhak mengikuti proses Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2019 mendatang. Respon datang dari banyak pihak, seperti biasa ada yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra.

Bagi yang kontra berpendapat bahwa Bawaslu tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian yang valid terhadap keputusan KPU, sehingga meloloskan PBB ke tahapan pemilu. Padahal, KPU telah secara langsung melakukan validasi ke lapangan dan menilai partai yang bersangkutan tidak berhak diloloskan mengikuti Pemilu 2019. Sebaliknya, bagi pihak yang kontra justru menganggap keberadaan Bawaslu dengan segenap kewenangannya membawa angin segar bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Bisa dibayangkan, keikutsertaan partai dalam pemilihan umum sangat bergantung pada Keputusan KPU; Namun jika Keputusan KPU dinilai mengandung cacat, akan sangat berbahaya jika tidak ada ruang untuk mengujinya. Hadirnya Bawaslu, merupakan perlindung terhadap hak-hak politik warga negara Indonesia yang juga telah dijamin di dalam UUD N RI Tahun 1945.

Baca Juga :  Remaja dan Tsunami Informasi

Sejarah panjang perjalanan Pemilu di Indonesia menempatkan kita pada ruang yang cukup dilematis seperti saat ini. Tidak ada yang memungkiri, bahwa penyelenggaraan Pemilu oleh KPU harus mendapatkan pengawasan, agar tetap berada pada relnya menuju terakomidirnya suara rakyat menentukan pemimpinnya. Namun, kewenangan Bawaslu yang begitu ekstra, menyisakan beberapa persoalan yang harus segera dipikirkan oleh DPR dan pemerintah. Besarnya kewenangan Bawaslu ini tampak dari beberapa fenomena yang terjadi belakangan. Bawaslu berwenang membatalkan hasil verifikasi dari KPU, mengawasi proses kempanye, pemilihan, hingga ke tahap penghitungan suara.

Bawaslu juga diposisikan sebagai lembaga semi-yudisial yang menyelenggarakan persidangan hampir sama persis yang dilakukan di pengadilan, pimpinan sidang dipanggil “yang mulia”, sementara pihak yang kerap terlibat adalah kejaksaan mewakili pemerintah, KPU, dan partai politik sendiri. Keputusan Bawaslu memang masih dapat diujikan ke PTUN, namun jika keputusan itu memenangkan partai politik atau calon legislatif atau calon eksekutif, KPU tidak dapat melakukan banding. Artinya, keputusan Bawaslu telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Baca Juga :  Generasi Milenia dan Tantangan Korupsi

Di sisi lain, persyaratan itu tidak disinkronisasi dan diharmonisasi dengan persyaratan komposisi komisioner Bawaslu, sehingga berdampak pada kualitas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Ini merupakan akar persoalan yang selama ini kerap dipermasalahkan, banyak pihak yang mempertanyakan kompetensi komisioner Bawaslu untuk menyelenggarakan kewenangan yang begitu kuat dan besar.

Undang-undang hanya mensyaratkan komisioner Bawaslu adalah “berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan”. Tidak ada syarat kompetensi lain yang dapat mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, kewenangan Bawaslu yang berhak melakukan persidangan semi-yudisial, juga secara tidak lansung mengharuskan komisioner Bawaslu mengerti hukum acara. Memang tidak menutup kemungkinan bagi sarjana lulusan fakultas lain untuk mencalonkan diri, tetapi sebaiknya untuk efektifitas dan efisiensi komposisi komisioner Bawaslu mayoritas lulusan fakultas hukum. ***

(Tulisan ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi No. 19/2018, 29 Juni – 11 Juli 2018).