Diskominfo Gelar Ekspos Hasil Monev PPID

178

KORANBERNAS.ID–Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar ekspos hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2017 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Kabupaten Sleman di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa (30/01/2018).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Juga Peraturan Bupati Sleman nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.

Kepala Diskominfo Sleman, drg Intriati Yudatiningsih M.Kes mengatakan, sebagai upaya mendorong peningkatan pelayanan informasi, pihaknya melakukan monitoring terhadap Subdomain OPD dan pelayanan informasi oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Baca Juga :  Selamat, Indeks Reformasi Birokrasi Sleman Meningkat

“Monitoring terhadap pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku OPD pengampu, tetapi juga oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY,” tutur Intriati.

Adapun hasil monitoring terhadap 48 subdomain OPD sampai dengan (08/11/2017) lalu yaitu 94 persen aktif, dan rata-rata atau 83 persennya telah telah mengelola konten dengan baik  dan telah mengunggah menu informasi publik.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut Diskominfo Sleman juga melakukan sosialisasi daftar yang dikecualikan. Intrianti menilai daftar informasi yang dikecualikan sangatlah penting dalam pelayanan informasi publik.

Sedangkan Asisten Bidang Administrasi Umum, Arif Haryono SH menyampaikan, penetapan daftar informasi yang dikecualikan dilakukan melalui proses panjang dan berakhir dengan penetapan daftar informasi yang dikecualikan oleh PPID utama.

Baca Juga :  TMMD Membangun Rasa Percaya Diri Masyarakat

“Terkait ini, saya berharap PPID pembantu dapat selalu meng-update informasi terkait apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat,”katanya.

Arif juga mengimbau agar PPID pembantu dan PPID utama melakukan koordinasi sehingga tidak akan terjadi kekeliruan atau kesalahan informasi yang nantinya akan berdampak.(SM)