Ditanya Manfaat dari Serapan Anggaran, Bupati dan Gubernur Sulit Menjawab

168
Sri Purnomo, menerima hasil evaluasi SAKIP dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, di Hotel Tentrem Yogyakarta, Selasa (13/02/2018) lalu.(istimewa)

KORANBERNAS.ID—Selama ini, pemerintah daerah baik kabupaten/kota ataupun provinsi, sudah merasa bangga kalau bisa memberi laporan serapan anggaran lebih dari 90 persen.

Mereka juga bangga kalau sudah merah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tapi giliran ditanya, apa manfaat yang bisa dirasakan masyarakat atas serapan anggaran itu, rata-rata pejabat di daerah akan terdiam lama dan tidak mudah menjawabnya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi (PANRB), Asman Abnur, dalam acara penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah III Tahun 2017, di Hotel Tentrem, Selasa (1302/2018).

Acara dihadiri oleh 12 Pemerintah Provinsi dan 161 Kabupaten/Kota. Untuk DIY, 4 kabupaten dan kotamadya seluruhnya meraih nilai BB. Sedangkan Pemda DIY meraih nilai A dan tercatat menjadi satu-satunya di Indonesia.

Asman Abnur berharap seluruh Pemerintah Daerah, mampu mengimplementasikan SAKIP di daerahnya masing-masing dengan baik.

Menurutnya SAKIP memiliki fungsi sebagai tolok ukur seberapa besar manfaat dan outcome dari sebuah anggaran, serta perubahan apa saja yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena kinerja pemerintahan yang baik, lanjutnya, adalah kinerja yang mampu dirasakan manfaat dan outcome-nya oleh masyarakat.

“Maka dengan SAKIP ini, yang ditekankan adalah manfaat dan outcome apa dari sebuah anggaran untuk masyarakat,” ujar Asman.

Asman menargetkan, tahun 2018 ini seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak ada yang mendapat predikat CC,C dan D untuk evaluasi SAKIP.

“Coba bayangkan, ini pekerjaan berat untuk kita semua,” pungkasnya. (SM)