Banyak Keluarga Minta Dimiskinkan

224
Tiga narasumber didampingi moderator tampil dalam seminar memperingati Hari Kependudukan Dunia. (istimewa)

KORANBERNAS.ID – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah unik. Angka kemiskinan tinggi dibanding angka nasional. Tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tinggi. Padahal beberapa indikatornya berlawanan. Kondisi demikian mengesankan, meski miskin tapi bahagia.

Hal itu disampaikan para narasumber maupun penanggap pada seminar memperingati Hari Kependudukan Dunia di The Rich Jogja Hotel, Kamis (26/07/2018).

Materi mengenai Situasi Kependudukan di DIY disampaikan Kepala PPSK UGM Dr Agus Haruanto Hadna MSi. Prioritas Pembangunan Kependudukan di DIY oleh Kepala Bappeda DIY Drs Tavip Agus Rayanto MSi yang disampaikan Dr Endang.

Sedangkan materi tentang Peluang dan Tantangan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Menuju Generasi Emas 2045 oleh Ir Ambar Rahayu MNS, Widyaiswara Ahli Utama LAN yang pernah menjadi Kepala BKKBN DIY dan Sekretaris Utama BKKBN Pusat.

Disampaikan, angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kulonprogo disusul Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta.

Salah satu di antara penyebabnya mungkin menyangkut mental. Keluarga-keluarga yang pernah menerima bantuan penanggulangan kemiskinan, meski kondisi ekonomi keluarga meningkat, tetapi apabila dicoret dari daftar lurahnya bisa diamuk.

Jadi kesannya keluarga yang sudah tidak miskin pun tetap, dalam tanda kutip, minta dimiskinkan, agar tetap menerima bantuan. Termasuk penerima Beras Sejahtera (dulu namanya Beras Miskin atau Raskin) juga menuntut tetap menerima. “Mestinya yang tingkat kehidupannya lebih baik akan malu menerimanya,” kata Ir Ambar MNS.

Kalau ini berkait mental, maka perlu waktu untuk mengubah cara pikir mereka. Atau kriteria  keluarga miskin yang perlu ditinjau ulang. Sehingga, bantuan itu tidak salah sasaran seperti banyak terjadi selama ini.

Salah satu sumber dana untuk mengurangi kemiskinan diharapkan bisa memanfaatkan sebagian Dana Desa yang jumlahnya sangat besar melalui pelatihan-pelatihan kuliner, kerajinan, jasa pelayanan dan sebagainya yang mampu mengangkat derajat kehidupan mereka.

Namun peta angka kemiskinan ini diprediksi berubah. Khusus di Kulonprogo kemiskinan bisa turun setelah beroperasinya New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang sudah mulai dibangun di Temon.

Kepala Kantor BPS DIY, JB Priyono, dengan busana Jawa menjadi penanggap seminar. (arie giyarto/koranbernas.id)

Generasi Emas

Narasumber juga menyampaikan paparannya untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045, satu abad setelah Indonesia merdeka juga masih banyak tantangan. Apakah DIY mampu memanfaatkan jendela bonus demografi.

Anak-anak muda perlu menguasai kemajuan teknologi supaya mampu bersaing dengan tenaga kerja lain termasuk dari luar negeri

Tetapi keberadaan perangkat HP, gadget dan sebagainya membuat tidak ada lagi sekat ruang dan waktu. Ini perlu pengawasan agar mereka benar-benar bisa memanfaatkan sisi positifnya.

Bukan sebaliknya seperti banyak terjadi selama ini. Generasi tua memang lebih tinggi daya juangnya, tetapi tertinggal penguasaan teknologi. Karenanya harus berusaha belajar agar bisa mengikuti kemajuan yang muda.

Masyarakat harus siap karena ke depan ada 10 jenis pekerjaan yang akan tergantikan oleh kemajuan teknologi komunikasi.

Sementara 55 persen tenaga kerja sektor agraris akan hilang. Anak-anak muda tak lagi tertarik pada pekerjaan sektor agraris.

“Mereka harus diubah mindset-nya, pertanian bukan hanya bergelut dengan lumpur di sawah. Tetapi dengan ilmu dan teknologi bagaimana bisa memberi nilai tambah hasil usaha pertanian,” kata Agus Haruanto.

Sama-sama bahannya dari singkong tetapi kalau citarasa enak dan dikemas dengan bagus bisa dipasarkan di tempat penjualan yang bagus. “Ini akan banyak mendapat nilai tambah,” sambung Endang memberi contoh sederhana.

Pentingnya upaya mencegah mengalirnya urbanisasi perlu mendapat perhatian. “Mereka kebanyakan tidak membawa bekal keterampilan dan penguasaan teknologi, justru akan menambah SDM bermasalah di kota tujuan,” kata Agus.

Bisa saja bekerja ke kota tetapi sebagai SDM berkualitas tetap membangun desa asalnya.

Para narasumber dan penanggap sepakat, eratnya keberhasilan pembangunan dengan pertambahan penduduk maka pembangunan harus berwawasan kependudukan.

Upaya pengendalian penduduk melalui keluarga berencana tetap perlu. Harus ditumbuhkan kesadaran, KB merupakan kebutuhan membangun keluarga sejahtera.

“Pelayanan KB harus ditingkatkan termasuk pemilihan alat kontrasepsi jangka panjang.  Meski tidak bisa seperti zaman sentralisasi dulu,”  kata Ambar.

Suasana seminar berjalan hidup, dipandu Dr Umi Listyaningsih SSi Msi, pakar kependudukan dari Koalisi Kependudukan DIY. (sol)