DPRD DIY Dorong Pemda Putus Lingkaran Kemiskinan

188

KORANBERNAS.ID — Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengakui aksi kekerasan remaja yang menjurus kriminal cukup menggelisahkan.

Akar permasalahan terjadinya peningkatan kekerasan di kalangan pelajar adalah tingginya angka kemiskinan di Yogyakarta, yang mencapai di atas 12 persen.

Oleh  sebab itu, lingkaran masalah kemiskinan di Yogyakarta harus bisa diputus. “Ada angka kesenjangan yang lumayan tinggi. Angka gini ratio DIY yang sebesar 0,44, tertinggi di Indonesia. Ini harus diperbaiki,” ujarnya, Minggu (10/02/2018).

Dia menyampaikan, Pemerintah DIY harus segera memiliki strategi guna menekan angka kekerasan dan kriminalitas remaja.

“Itu satu materi dalam usulan pembentukan Pansus Pengawasan, terhadap pelaksanaan Perda 2/2017. Kita ingin Jogja Tertib dan Taat Hukum,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY itu.

Melalui rapat internal komisi, Rabu (07/02/2018), Komisi A DPRD DIY  mengusulkan pembentukan Pansus Pengawasan, terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2017, tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

“Usulan itu merupakan hasil keputusan, yang menyatakan lima hal pokok dengan target merumuskan kebijakan apa yang tepat untuk mewujudkan Jogja Tertib dan Taat Hukum,” ujarnya.

Baca Juga :  Bukan Siswa Miskin, 15 Pengguna SKTM Tak Diakui

Pada saat rapat Komisi A, lanjut dia, ada beberapa persoalan publik yang membutuhkan perhatian dan kebijakan pemerintah daerah DIY guna menyelesaikan problem aksi kriminal yang dilakukan remaja.

“Kita ingin tahu bagaimana realisasi peraturan sesuai amanah Perda No 2/2017. Sekaligus ingin mendapatkan pendalaman penyebab aksi kekerasan dan kriminalitas remaja atau yang disebut banyak orang aksi klithih,” kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan itu.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh remaja dan anak-anak sudah masuk ranah kriminal, karena beberapa korban klithih ada yang meninggal dunia. Kebijakan pemerintah daerah untuk menekan angka kekerasan remaja diperlukan agar tidak terjadi lagi lebih banyak korban.

Salah satu poin yang ingin ditelaah adalah pelaksanaan kebijakan Pemda DIY dalam mencegah agar tidak terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelajar atau remaja.

Baca Juga :  Pemda DIY Bantu Ribuan Mahasiswa Sulteng

“Bagaimana dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, seperti apa rumusan kebijakan Pemda DIY yang tepat untuk mewujudkan Jogja Tertib dan taat hukum ingin kita ketahui,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kota Yogyakarta ini.

Surat tembusan hasil rapat Komisi A DPRD DIY terkait kebijakan pemerintah sesuai Perda 2/2017 diberikan ke pimpinan komisi dan fraksi DPRD DIY, termasuk ke pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DIY dan Sekda DIY.

Menurut dia, semua pihak yang terkait harus saling bekerjasama agar bisa menghentikan angka kekerasan yang terjadi. Ini semua penting untuk mewujudkan Jogja Kota Pelajar dan Budaya dengan kampanye Stop Klithih, Stok Kekerasan atas nama apapun oleh siapa pun.

“Kita dukung Polri tegas dan kita harap Pemda, tokoh masyarakat serta orang tua aktif bersama sama melakukan tindak pencegahan dengan pendidikan budi pekerti, pengawasan lingkungan serta keteladanan yang baik” kata dia. (sol)