DPRD Setujui Kenaikan Retribusi Pasar

122
Suasana di los pakaian Pasar Tumenggungan Kebumen, Rabu (17/01/2018).  Suasana sepi tampak terlihat tiap hari, kecuali  menjelang Lebaran . (nanang wh/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Raperda  Retribusi Pelayanan Pasar menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dengan  disetujuinya dua raperda itu menjadi perda, dalam Rapat Paripurna  DPRD Kabupaten  Kebumen Rabu (17/01/2018), berarti DPRD Kabupaten Kebumen menyetujui kenaikan retribusi pelayanan pasar.

Artinya, Perda Nomor 29 Tahun 2011 yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi, setelah diundangkanya Perda Retribusi Pelayanan Pasar.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten  Kebumen Bagus Setyawan dan dihadiri Wakil Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz, delapan fraksi dalam kata akhirnya menyatakan setuju dua raperda itu menjadi perda.

Selain itu, juga menyetujui menunda penetapan Raperda Penataan dan Pemberdayaan  Pedagang Kaki Lima.

Penundaan persetujuan raperda ini karena masih  menunggu    peraturan perundangan terkait  dan peraturan perundangan yang lebih  lebih tinggi, yang mengatur hal yang sama dengan Raperda  Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Baca Juga :  Sekolah Ini Banyak Lahirkan Pejabat

Menanggapi  persetujuan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan  Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Wakil Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Kebumen  menyetujui masukan Panitia Khusus DPRD dan telah dituangkan dalam Raperda dimaksud sebagai bahan penyempurnaan.

Kedua Raperda tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan Perda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Perda Retribusi Pelayanan Pasar.

Pedagang khawatir

Beberapa pedagang di Pasar Tumenggungan Kebumen mengkhawatirkan ada sejumlah pedagang di pasar terbesar di Kebumen bangkrut, karena besarnya retribusi lebih besar dibanding keuntungan dari penjualan pada hari yang sama.

Suroso, pedagang beras mengatakan, dengan omzet penjualan  bisa 1 ton per hari mampu membayar kenaikan retribusi, namun besarnya tidak lebih dari 200 persen dibanding retribusi  yang  berlaku sekarang.

Baca Juga :  Setelah Tujuh Bulan, Akhirnya Sumiyati Bisa Keluar Rumah

“Saya khawatir, ada pedagang menutup usahanya, karena tidak  mampu membayar retribusi,“ kata Suroso sambil menunjuk pedagang alat alat  pertanian dan pertukangan, serta pakaian di lantai  2.

Sering terjadi, pedagang di los mendapatkan untung tidak cukup untuk membeli minum atau  makan siang, Jika  nantinya dibebani retribusi dengan kenaikan 700–1.000  persen, dikhawatirkan   banyak pedagang barang tertentu bangkrut.

Suroso mengaku, sejak tahun 2011, ia hanya membayar retribusi Rp 32.000 per bulan, untuk kios seluas 32 meter persegi. Jika perda yang baru disetujui DPRD Kebumen berlaku, ia harus membayar  retribusi  sampai Rp  240.000 per bulan.  (sol)