Dua Bupati Teken MoU, Konflik Mangrove Selesai

288
Warga Purworejo dan Kulonprogo ikrar hidup rukun mengelola wisata mangrove di perbatasan. (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Dua bupati yaitu Bupati Purworejo Jawa Tengah Agus Bastian dan Bupati Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Hasto Wardoyo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Dengan ditekennya naskah perjanjian antara Pemkab Purworejo dengan Pemkab Kulonprogo serta lembaga turunannya, Selasa (19/09/2017), maka konflik masyarakat perbatasaan terkait wisata mangrove dinyatakan selesai.

Penandatanganan perjanjian itu juga dihadiri Kepala Kesbangpol DIY Agung Supriyono serta Asek Kesra Provinsi Jateng, Edi Jokopramono.

Menurut Agus Bastian, konflik wisata mangrove di perbatasan Kulonprogo dengan Purworejo merupakan hal sederhana, yaitu persoalan ekonomi. “Diharapkan dengan adanya MoU ini maka warga di perbatasan hidup rukun dan damai. Tidak usah memperdebatkan aset jalan milik siapa, karena infrastruktur jalan itu dibangun dengan dana pemerintah,” ujar Agus Bastian.

Dia mengingatkan, persoalan yang muncul di perbatasan biasa terjadi di mana-mana. Dengan komunikasi yang baik diyakini persoalan dapat diselesaikan secara baik pula. Bahkan Agus tidak menafikan kemungkinan adanya persoalan lain di perbatasan. Terkait bandara, Bupati Purworejo juga meminta agar ada komunikasi yang baik, semua itu untuk kemajuan bersama.

Baca Juga :  Dua Pejabat Ini Mendadak Dicopot

Sedangkan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan warga dan pemerintah di daerah perbatasan perlu berkomunikasi yang baik demi kemajuan bersama. Kerja sama yang ditandatangani itu agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Asalkan warga tidak mudah dikipas-kipasi maka kerukunan terjalin dengan baik. Jangan mudah diadu oleh setan,” ujar Hasto.

(sri widodo/koranbernas.id)

Penandatanganan oleh kedua bupati itu kemudian secara operasional dilakukan oleh Kades Jangkaran Temon Kulonprogo dengan Kades Jogoboyo dan Karanganyar Purworejo serta lima kelompok pengelola wisata mangrove di perbatasan tersebut.

Lima kelompok pengelola wisata mangrove ini sepakat membentuk sekretariat bersama (sekber),  terdiri dari beberapa unsur yang tugasnya menangani berbagai persoalan yang muncul.

Operasional obyek wisata mangrove tetap dikelola masing-masing kelompok, hasil pemasukan disetor ke sekber kemudian dilakukan bagi hasil. Ketiga desa yang terikat MoU juga menerima bagian sesuai persentase, demikian pula sekber. Sementara 80 persen pendapatan kembali ke pengelola wisata masing-masing.

Baca Juga :  Jip Wisata Tebing Breksi Berhias Stiker Asian Games 2018

Persoalan yang pernah muncul di perbatasan ini, apabila terjadi konflik di antara mereka, warga Purworejo di perbatasan memblokir satu-satunya jalan masuk ke dua pedukuhan Desa Jangkaran Temon yaitu Pasir Kadilangu dan Pasir Mendit.

Terakhir, menjelang Lebaran Idul Fitri  lalu, jalan masuk menuju dua pedukuhan yang mengelola obyek wisata ini diputus tidak dapat dilewati kendaraan roda empat, dengan dalih ada perbaikan gorong-gorong.

Persoalan yang mungkin masih bakal muncul adalah pungutan tidak resmi menjelang masuk perkampungan. Ulah oknum itu dikeluhkan wisatawan. (sol)